Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Projo Sebut Kinerja Setahun Jokowi-Ma'ruf Tidak Maksimal

Kompas.com - 21/10/2020, 11:01 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat ormas Pro Jokowi (Projo) melihat kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak maksimal di tengah pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.

Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan, krisis ini harus ditangani dengan kerja lebih keras disertai dengan kecepatan dan akurasi tinggi dari Kabinet Indonesia Maju.

"Projo melihat kinerja kabinet tidak maksimal, kurang greget," kata Handoko dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Handoko mengatakan, setahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo dihadapkan pada ujian berat. Kondisi ini seharusnya dimaknai sebagai peluang bagi kabinet untuk menunjukkan militansi dengan gebrakan untuk mengatasi keadaan.

Kelompok relawan yang mendukung Jokowi sejak pilpres 2014 ini mengingatkan, hasil survei terbaru tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kurang menggembirakan.

Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan kekecewaanya terhadap kinerja kabinet dalam menghadapi pandemi Covid-19. Projo pun menilai kerja-kerja extraordinary jajaran kabinet seperti harapan Presiden Jokowi belum sepenuhnya dilakukan.

"Presiden belum merevisi penilaiannya bahwa kinerja sejumlah menteri pada masa pandemi ini tidak extraordinary," kata Handoko.

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Menurut Handoko, masyarakat sangat berharap para menteri pembantu Presiden Joko Widodo menunjukkan kerja profesional dengan komitmen penuh menjalankan program pemerintah.

Dia mengingatkan bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini kerja keras saja tidak cukup. Kabinet harus solid dan tak terpecah karena kepentingan jangka pendek.

Capaian pemerintah harus didengungkan sampai dipahami oleh seluruh masyarakat dengan cara sosialisasi terus-menerus oleh para menteri.

Untuk itu para menteri diminta fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat supaya segera bebas dari kungkungan pandemi Covid-19 dan bangkit dari resesi.

"Jangan ada kepentingan selain kepentingan seluruh bangsa dan rakyat. Jangan khianati kepercayaan Rakyat kepada Jokowi," ujarnya.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.

Survei tersebut juga menunjukkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas dengan persentase 6,2 persen.

Hasil itu didapat dari survei yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf: 52,5 Persen Tak Puas, 45,2 Persen Puas

 

Di sisi lain, responden yang merasa puas sebanyak 39,7 persen. Bahkan, 5,5 persen responden merasa sangat puas dan 2,3 persen responden menyatakan tidak tahu.

Survei tersebut juga melihat tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang perekonomian, politik dan keamanan, penegakan hukum serta kesejahteraan sosial.

Survei dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 529 responden yang berusia minimal 17 tahun di 80 kabupaten/kota di 34 provinsi. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan nirpencuplikan atau margin of error sekitar 4,3 persen.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com