Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya ke depan. Para menteri yang dinilai tidak dapat bekerja secara maksimal atau berprestasi minim, dinilai layak untuk diganti atau di-reshuffle.

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti pun menyoroti buruknya koordinasi di tingkat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam setahun terakhir. Ia pun meminta agar Presiden dapat melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantunya di tingkat eksekutif.

“Kalau diperlukan reshuffle itu wajar dan sah-sah saja. Justru perlu dilakukan jika tidak memiliki kapasitas yang mumpuni,” kata Aisah di Jakarta, Selasa (20/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, PKS Kritik Tumbuhnya Politik Dinasti dan Kinerja Menteri

Menurut dia, salah satu faktor yang menyebabkan menteri kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya yaitu karena tidak memiliki latar belakang birokrat sebelumnya.

“Ini pastinya menyulitkan untuk bekerja,” ucapnya.

Merujuk hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas, mayoritas responden merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di tahun pertama. Survei menunjukkan, 52,5 persen responden yang merasa tidak puas. Sementara itu, hanya 45,2 persen responden yang merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Survei tersebut dilakukan terhadap 529 responden di 80 kabupaten/kota di 34 provinsi pada medio 14-16 Oktober 2020 dengan wawancara telepon. Jumlah responden ditentukan secara proporsional sesuai jumlah penduduk di tiap provinsi.

Baca juga: Relawan Projo Sebut Kinerja Setahun Jokowi-Maruf Tidak Maksimal

Dengan metode ini, tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitan 4,3 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Ihwal persoalan koordinasi, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio memiliki anggapan yang sama. Situasi pandemi Covid-19 yang kini tengah dihadapi pemerintah membuat koordinasi antar menteri kurang berjalan maksimal lantaran tidak adanya struktur yang jelas.

Dilansir dari Kontan.co.id, saat ini seluruh kementerian/lembaga berjibaku untuk mengatasi pandemi. Karena itu, untuk menilai apakah kinerja menteri cukup baik atau tidak, perlu ada patokan yang jelas terkait apa saja yang menjadi tugas poko dan fungsi masing-masing kementerian.

Baca juga: #ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Maruf...

Menteri ekonomi minim gebrakan

Meski demikian, Agus menyoroti kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju yang membawahi sektor ekonomi.

Menurut dia, bila dibandingkan dengan kinerja menteri di tahun pertama pada periode sebelumnya, para menteri ekonomi Jokowi-Ma’ruf dinilai kurang memiliki gebrakan. Namun, ia menilai, kondisi itu disebabkan oleh situasi pandemi saat ini.

"Jadi susah membandingkan karena Covid-19. Mereka tidak ada terobosannya tetapi mereka alasannya karena Covid-19," kata Agus, Minggu (19/10/2020) seperti dilansir dari Kontan.co.id.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Situasi pandemi, imbuh dia, telah memaksa sejumlah kementerian/lembaga untuk merealokasi anggaran mereka untuk penanganan Covid-19. Akibatnya, hal ini turut membuat penilaian terhadap kinejra menteri sulit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perlu reshuffle?

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, tingginya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan tidak terlepas dari situasi pandemi. Sebab, pandemi tak hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga perekonomian masyarakat.