Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Kompas.com - 21/10/2020, 06:15 WIB
Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di sekitar keranda hitam dan bendera kuning, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Aksi tersebut sebagai wujud rasa berduka terhadap pihak-pihak yang diduga telah melemahkan KPK dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru serta revisi UU KPK. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANWarga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di sekitar keranda hitam dan bendera kuning, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Aksi tersebut sebagai wujud rasa berduka terhadap pihak-pihak yang diduga telah melemahkan KPK dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru serta revisi UU KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberantasan korupsi dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang telah berusia satu tahun. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 54,4 persen responden dan 10,2 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Mar'ruf.

Survei yang sama menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jadi salah satu persoalan bidang penegakan hukum yang paling mendesak diselesaikan dengan angka 41,4 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas soal Setahun Jokowi-Maruf: Pemberantasan KKN Mendesak Diselesaikan

Dalam tahun pertama Jokowi-Ma'ruf, kekhawatiran publik akan melemahnya KPK imbas revisi UU KPK menjadi nyata bila melihat lesunya kinerja penindakan KPK. Pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dilantik Jokowi pada 20 Desember 2019 pun justru lebih menimbulkan kontroversi ketimbang unjuk gigi memberantas korupsi.

Kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan juga berakhir antiklimaks setelah dua penyerangnya divonis ringan dan auktor intelektualis penyerangan Novel tak terungkap.

Revisi UU KPK terbukti melemahkan KPK

Pelemahan KPK imbas revisi Undang-Undang KPK yang dikhawatirkan publik dinilai telah menjadi kenyataan. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zaenur Rohman mengatakan, melemahnya KPK tercermin dari tidak adanya kasus kakap yang kini ditangani lembaga antirasuah itu.

"KPK lumpuh itu dibuktikan dengan tidak ada satu pun kasus strategis atau kasus kakap yang ditangani KPK, dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini KPK lumpuh," kata Zaenur, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, Pelemahan KPK Dinilai Semakin Terasa...

Selain minimnya kasus kakap yang ditangani, kegiatan penindakan KPK melalui operasi tangkap tangan juga lesu.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, KPK tercatat hanya menggelar tiga kali operasi tangkap tangan yakni saat menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Illah pada Selasa (7/1/2020), Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1/2020), dan Bupati Kutai Timur Ismunandar pada Kamis (2/7/2020).

OTT terhadap Wahyu pun bukannya tanpa cela karena sampai saat ini KPK masih memburu eks caleg PDI-P Harun Masiku yang lolos dari pengejaran. Misteri keberadaan Harun juga sempat membuat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendapat sorotan.

Sebab, Kementerian Hukum dan HAM tidak mendeteksi kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (7/1/2020), satu hari sebelum OTT dilaksanakan.

Penyidik KPK Novel Baswedan mengakui revisi UU KPK tersebut menghambat kinerja penindakan KPK. Sebab, kegiatan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan kini harus seizin Dewan Pengawas KPK.

Baca juga: Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Menurut Novel, diperlukannya izin itu membuat kerja para penyidik menjadi lebih panjang dan menyebabkan bukti-bukti tak bisa didapatkan secara cepat. Padahal, dalam bekerja, KPK harus merespons dengan segera. Jika tidak, muncul potensi hilangnya barang bukti.

"Dengan adanya proses yang harus ada izin, tidak diberikan ruang untuk melakukan tindakan terlebih dahulu sekalipun untuk hal yang mendesak contohnya setelah OTT atau tindakan-tindakan yang perlu mendesak ketika mencari tersangka yang melarikan diri. Ini menjadi hambatan," ujar Novel saat bersaksi di Mahkamah Konstitusi, Rabu (23/9/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Nasional
RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

Nasional
UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Nasional
Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Nasional
UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

Nasional
ICJR Minta Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Lapas dan Rutan Padat

ICJR Minta Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Lapas dan Rutan Padat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X