Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Kritik Tumbuhnya Politik Dinasti dan Kinerja Menteri

Kompas.com - 21/10/2020, 15:20 WIB
Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Simalungun (GPS) menggunakan pakaian adat Batak Simalungun saat berunjuk rasa di depan kantor PDI Perjuangan Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (19/6/2020). Dalam aksinya mereka meminta kepada partai politik untuk menolak politik dinasti dalam proses pencalonan menjelang pilkada khususnya di Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/wsj. SEPTIANDA PERDANASejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Simalungun (GPS) menggunakan pakaian adat Batak Simalungun saat berunjuk rasa di depan kantor PDI Perjuangan Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (19/6/2020). Dalam aksinya mereka meminta kepada partai politik untuk menolak politik dinasti dalam proses pencalonan menjelang pilkada khususnya di Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) di DPR Mulyanto mengkritik tumbuhnya politik dinasti dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Seperti diketahui, putra sulung dan menantu Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution maju sebagai calon wali kota pada Pilkada 2020.

Mulyanto mengatakan, secara aturan memang tidak ada larangan majunya anggota keluarga presiden dalam pilkada.

"Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang, tapi secara etika dinilai kurang pantas," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Menurut Mulyanto, munculnya politik dinasti akan menghambat hadirnya sistem politik modern yang profesional di Indonesia. Sebab, kepemimpinan tidak berbasiskan ideologis tetapi biologis.

Bagi partai, politik dinasti juga menghambat kaderisasi. Jika partai politik mengalami masalah kaderisasi, bisa jadi berdampak juga kepada kaderisasi kepemimpinan.

"Sehingga kita harusnya memaksimalkan unsur di masyarakat, termasuk kaderisasi partai dan kaderisasi kepimpinan nasional," ujarnya.

Di samping itu, Mulyanto menilai, pemerintah masih saja merasa terganggu dengan kehadiran oposisi di luar parlemen. Ini terlihat dengan semakin maraknya penangkapan aktivis yang berseberangan dengan pemerintah.

Baca juga: Petinggi KAMI Mengaku Didatangi Polisi, Begini Kronologinya

Padahal, kata Mulyanto, hampir semua partai politik di parlemen sudah dirangkul oleh pemerintah.

"Harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta mengatakan, satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diwarnai dengan kegaduhan yang ditimbulkan para menteri kabinet Indonesia Maju.

Sukamta mengatakan, kegaduhan dimulai dari Menteri Agama Fachrul Razi yang sering melontarkan pernyataan kontroversial atau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan terkait wacana pilkada tak langsung.

Baca juga: Menkominfo: Pak Jokowi Tahu Isi RUU Cipta Kerja dari Laporan Para Menteri

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Sistem Kesehatan Kita Tertekan Hebat

Satgas Covid-19: Sistem Kesehatan Kita Tertekan Hebat

Nasional
Kalla: Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta pada Akhir Januari

Kalla: Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta pada Akhir Januari

Nasional
Update: 84 Orang Meninggal akibat Gempa di Sulawesi Barat

Update: 84 Orang Meninggal akibat Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Polri Periksa 23 Saksi Terkait Dugaan Penipuan PT Jouska

Polri Periksa 23 Saksi Terkait Dugaan Penipuan PT Jouska

Nasional
Pembentukan Herd Immunity Butuh Waktu, Begini Penjelasan Satgas Covid-19

Pembentukan Herd Immunity Butuh Waktu, Begini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Diperpanjang Lagi 3 Hari

Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Diperpanjang Lagi 3 Hari

Nasional
JK: Airlangga Donor Plasma Konvalesen sebagai Rasa Syukur Sembuh Covid-19

JK: Airlangga Donor Plasma Konvalesen sebagai Rasa Syukur Sembuh Covid-19

Nasional
Tito Karnavian Sebut Komjen Listyo Sigit Sosok yang Cerdas

Tito Karnavian Sebut Komjen Listyo Sigit Sosok yang Cerdas

Nasional
Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

Nasional
Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Nasional
Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

Nasional
Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Nasional
Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Nasional
Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X