Ia pun tak meyakini reshuffle dapat menjadi jalan keluar untuk meningkatkan kepuasan publik.
“Kalau soal reshuffle, menurut hemat PPP belum tentu bisa menjamin adanya peningkatan kinerja pemerintahan jika pandemi Covid-19-nya belum bisa terkendali,” kata Arsul.
Baca juga: Seputar Demo 20 Oktober di Jakarta: Soroti Setahun Jokowi-Maruf, Bubar Tanpa Bentrokan
Lain halnya, imbuh dia, bila program vaksinasi yang kini tengah direncanakan pemerintah berhasil. Menurut dia, jika program itu dapat dijalankan dengan baik, kepuasan publik terhadap pemerintah akan serta merta meningkat.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menilai, sejumlah program yang telah dirancang pemerintah untuk menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 belum terealisasi dengan baik.
Sejak digulirkan hingga 30 September 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) realisasinya hanya 38,6 persen, atau setara dengan Rp 268,3 triliun dari pagu Rp 695,2 triliun.
Baca juga: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Peneliti LIPI Nilai Hanya Infrastruktur yang Tampak Hasilnya
Realisasi yang rendah ini menyebabkan tujuan utama adanya program PEN belum dapat dinikmati, hal ini tercermin dengan adanya pertumbuhan negatif pada kuartal kedua 2020.
"Dengan pertumbuhan realisasi mencapai 20 persen per bulan hingga akhir tahun, maka realisasi hanya mencapai 55-60 persen, atau artinya akan ada dana lebih dari Rp 300 triliun yang tidak terserap," ucap dia.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "1 Tahun Pemerintahan Jokowi, Isu Reshuffle Kabinet Menyeruak" dan Kontan.co.id dengan judul "Setahun Jokowi-Amin, Menteri Minim Terobosan Apakah Saatnya Reshuffle Kabinet".
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.