Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya ke depan. Para menteri yang dinilai tidak dapat bekerja secara maksimal atau berprestasi minim, dinilai layak untuk diganti atau di-reshuffle.

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti pun menyoroti buruknya koordinasi di tingkat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam setahun terakhir. Ia pun meminta agar Presiden dapat melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantunya di tingkat eksekutif.

“Kalau diperlukan reshuffle itu wajar dan sah-sah saja. Justru perlu dilakukan jika tidak memiliki kapasitas yang mumpuni,” kata Aisah di Jakarta, Selasa (20/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Menurut dia, salah satu faktor yang menyebabkan menteri kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya yaitu karena tidak memiliki latar belakang birokrat sebelumnya.

“Ini pastinya menyulitkan untuk bekerja,” ucapnya.

Merujuk hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas, mayoritas responden merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di tahun pertama. Survei menunjukkan, 52,5 persen responden yang merasa tidak puas. Sementara itu, hanya 45,2 persen responden yang merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Survei tersebut dilakukan terhadap 529 responden di 80 kabupaten/kota di 34 provinsi pada medio 14-16 Oktober 2020 dengan wawancara telepon. Jumlah responden ditentukan secara proporsional sesuai jumlah penduduk di tiap provinsi.

Dengan metode ini, tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitan 4,3 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Ihwal persoalan koordinasi, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio memiliki anggapan yang sama. Situasi pandemi Covid-19 yang kini tengah dihadapi pemerintah membuat koordinasi antar menteri kurang berjalan maksimal lantaran tidak adanya struktur yang jelas.

Dilansir dari Kontan.co.id, saat ini seluruh kementerian/lembaga berjibaku untuk mengatasi pandemi. Karena itu, untuk menilai apakah kinerja menteri cukup baik atau tidak, perlu ada patokan yang jelas terkait apa saja yang menjadi tugas poko dan fungsi masing-masing kementerian.

Menteri ekonomi minim gebrakan

Meski demikian, Agus menyoroti kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju yang membawahi sektor ekonomi.

Menurut dia, bila dibandingkan dengan kinerja menteri di tahun pertama pada periode sebelumnya, para menteri ekonomi Jokowi-Ma’ruf dinilai kurang memiliki gebrakan. Namun, ia menilai, kondisi itu disebabkan oleh situasi pandemi saat ini.

"Jadi susah membandingkan karena Covid-19. Mereka tidak ada terobosannya tetapi mereka alasannya karena Covid-19," kata Agus, Minggu (19/10/2020) seperti dilansir dari Kontan.co.id.

Situasi pandemi, imbuh dia, telah memaksa sejumlah kementerian/lembaga untuk merealokasi anggaran mereka untuk penanganan Covid-19. Akibatnya, hal ini turut membuat penilaian terhadap kinejra menteri sulit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perlu reshuffle?

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, tingginya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan tidak terlepas dari situasi pandemi. Sebab, pandemi tak hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga perekonomian masyarakat.

Ia pun tak meyakini reshuffle dapat menjadi jalan keluar untuk meningkatkan kepuasan publik.

“Kalau soal reshuffle, menurut hemat PPP belum tentu bisa menjamin adanya peningkatan kinerja pemerintahan jika pandemi Covid-19-nya belum bisa terkendali,” kata Arsul.

Lain halnya, imbuh dia, bila program vaksinasi yang kini tengah direncanakan pemerintah berhasil. Menurut dia, jika program itu dapat dijalankan dengan baik, kepuasan publik terhadap pemerintah akan serta merta meningkat.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menilai, sejumlah program yang telah dirancang pemerintah untuk menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 belum terealisasi dengan baik.

Sejak digulirkan hingga 30 September 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) realisasinya hanya 38,6 persen, atau setara dengan Rp 268,3 triliun dari pagu Rp 695,2 triliun.

Realisasi yang rendah ini menyebabkan tujuan utama adanya program PEN belum dapat dinikmati, hal ini tercermin dengan adanya pertumbuhan negatif pada kuartal kedua 2020.

"Dengan pertumbuhan realisasi mencapai 20 persen per bulan hingga akhir tahun, maka realisasi hanya mencapai 55-60 persen, atau artinya akan ada dana lebih dari Rp 300 triliun yang tidak terserap," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "1 Tahun Pemerintahan Jokowi, Isu Reshuffle Kabinet Menyeruak" dan Kontan.co.id dengan judul "Setahun Jokowi-Amin, Menteri Minim Terobosan Apakah Saatnya Reshuffle Kabinet".