Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Kompas.com - 21/10/2020, 16:50 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri sidang tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020) pagi. Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri sidang tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020) pagi.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya ke depan. Para menteri yang dinilai tidak dapat bekerja secara maksimal atau berprestasi minim, dinilai layak untuk diganti atau di- reshuffle.

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti pun menyoroti buruknya koordinasi di tingkat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam setahun terakhir. Ia pun meminta agar Presiden dapat melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantunya di tingkat eksekutif.

“Kalau diperlukan reshuffle itu wajar dan sah-sah saja. Justru perlu dilakukan jika tidak memiliki kapasitas yang mumpuni,” kata Aisah di Jakarta, Selasa (20/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, PKS Kritik Tumbuhnya Politik Dinasti dan Kinerja Menteri

Menurut dia, salah satu faktor yang menyebabkan menteri kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya yaitu karena tidak memiliki latar belakang birokrat sebelumnya.

“Ini pastinya menyulitkan untuk bekerja,” ucapnya.

Merujuk hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas, mayoritas responden merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di tahun pertama. Survei menunjukkan, 52,5 persen responden yang merasa tidak puas. Sementara itu, hanya 45,2 persen responden yang merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Survei tersebut dilakukan terhadap 529 responden di 80 kabupaten/kota di 34 provinsi pada medio 14-16 Oktober 2020 dengan wawancara telepon. Jumlah responden ditentukan secara proporsional sesuai jumlah penduduk di tiap provinsi.

Baca juga: Relawan Projo Sebut Kinerja Setahun Jokowi-Maruf Tidak Maksimal

Dengan metode ini, tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitan 4,3 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Ihwal persoalan koordinasi, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio memiliki anggapan yang sama. Situasi pandemi Covid-19 yang kini tengah dihadapi pemerintah membuat koordinasi antar menteri kurang berjalan maksimal lantaran tidak adanya struktur yang jelas.

Dilansir dari Kontan.co.id, saat ini seluruh kementerian/lembaga berjibaku untuk mengatasi pandemi. Karena itu, untuk menilai apakah kinerja menteri cukup baik atau tidak, perlu ada patokan yang jelas terkait apa saja yang menjadi tugas poko dan fungsi masing-masing kementerian.

Baca juga: #ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Maruf...

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X