Kasus Covid-19 Meningkat di Tengah Perhelatan Pilkada Serentak...

Kompas.com - 19/10/2020, 14:47 WIB
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) menunjukkan bilik suara khusus saat simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). KPU akan menyiapkan satu bilik suara khusus di setiap TPS yang diperuntukan bagi pemilih yang suhu tubuhnya diatas 37 derajat saat pemungutan suara Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALPetugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) menunjukkan bilik suara khusus saat simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). KPU akan menyiapkan satu bilik suara khusus di setiap TPS yang diperuntukan bagi pemilih yang suhu tubuhnya diatas 37 derajat saat pemungutan suara Pilkada serentak 2020.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye Pilkada 2020 meningkat. Peningkatan kasus pelanggaran itu diikuti dengan peningkatan jumlah kasus penularan virus corona di sejumlah provinsi yang menyelenggarakan pilkada.

Data yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu RI seharusnya dapat menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, dan aparat berwenang untuk memberlakukan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggar protokol kesehatan. Sehingga, penyelenggaraan pilkada yang diputuskan oleh pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu tidak justru semakin memperparah anga penularan Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis Bawaslu, Minggu (18/10/2020), jumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam kurun 6-15 Oktober sebanyak 375 kasus. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi sepuluh hari sebelumnya, yaitu 237 kasus, dalam rentang 26 September hingga 5 Oktober.

Baca juga: Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Pilkada, Kemendagri: Patuhi Protokol Kesehatan, Sanksi Tegas bagi Pelanggar

“Bawaslu menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan menerbitkan peringatan tertulis untuk pasangan calon dan/atau tim kampanye hingga pembubaran kampanye,” kata anggota Bawaslu M Afifuddin dalam keterangan tertulis.

Adanya peningkatan kasus pelanggaran protokol kesehatan ini, imbuh dia, seiring dengan peningkatan dengan jumlah kampanye dengan metode pertemuan terbatas dan/atau tatap muka. Bawaslu mencatat, ada 16.468 kegiatan kampanye pertemuan terbatas di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada dalam kurun 6-15 Oktober.

Jumlah itu meningkat bila dibandingkan dengan periode 10 hari pertama kampanye yaitu sebanyak 9.189 kegiatan kampanye.

Anggota Bawaslu lainnya, Ratna Dewi Petalolo mengungkapkan, kampanye daring atau online yang diharapkan dapat menjadi alternatif pencegahan penularan Covid-19 ternyata belum menjadi pilihan yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah.

“Ada faktor koneksi internet, hingga efektivitas kampanye daring yang kurang menguntungkan untuk mendongkrak elektabilitas paslon yang dijadikan alasan,” ungkap Ratna, seperti dilansir dari Kompas.id.

Baca juga: Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Meningkat

Tak kurang dari 233 peringatan tertulis yang telah dikeluarkan Bawaslu kepada calon kepala daerah beserta tim suksesnya selama kurun sepuluh hari kedua pengawasan. Jumlah ini meningkat dibandingkan peringatan yang dikeluarkan pada sepuluh hari pertama yang mencapai 70 peringatan tertulis.

Kasus Covid-19 meningkat

Masih berdasarkan laporan yang sama, Bawaslu membandingkan peningkatan kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan meningkatnya kasus penularan Covid-19 di daerah pemilihan. Ada sembilan provinsi yang dipantau perkembangan kasus penularannya oleh Bawaslu.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Nasional
UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

Nasional
BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

Nasional
KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
BNPT Sebut Teroris MIT Bunuh Keluarga di Sigi karena Tak Ingin Tinggalkan Jejak

BNPT Sebut Teroris MIT Bunuh Keluarga di Sigi karena Tak Ingin Tinggalkan Jejak

Nasional
Kompolnas Sebut Semua Perwira Tinggi Polisi Punya Kesempatan Sama Jadi Kapolri

Kompolnas Sebut Semua Perwira Tinggi Polisi Punya Kesempatan Sama Jadi Kapolri

Nasional
Giring Janjikan Gadget jika Jadi Presiden, Dinilai Gimik yang Akan Perlemah Literasi

Giring Janjikan Gadget jika Jadi Presiden, Dinilai Gimik yang Akan Perlemah Literasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X