Perketat Aturan Maju Pilkada demi Cegah Dinasti Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tren dinasti politik pada tiap gelaran pemilihan kepala daerah terus meningkat. Melihat dampak negatifnya, perlu ada pengetatan aturan maju bagi kandidat calon kepala daerah demi memangkas budaya dinasti politik.

Riset Nagara Institute yang dirilis Kamis (15/10/2020), menemukan ada 124 calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang merupakan bagian dari dinasti politik.

Rinciannya, 50 calon bupati, 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota, dan 8 calon wakil wali kota. Kemudian, 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur.

Temuan itu didapatkan Nagara Institute setelah KPU menetapkan pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020.

Baca juga: Cegah Dinasti Politik, Pakar Usul Kandidat Kepala Daerah Wajib Jadi Kader Parpol 5 Tahun

Sebanyak 124 kandidat terkait itu tersebar merata di 270 daerah yang menggelar pilkada.

Terbanyak ada di Sulawesi Selatan sebanyak 12 orang dan Sulawesi Utara 11 orang. Kemudian Jawa Tengah sebanyak 10 orang dan Jawa Timur 9 orang.

Kemudian hasil riset menunjukkan, partai politik pengusung dinasti politik terbanyak yaitu Partai Golkar (12,9 persen), PDI Perjuangan (12,4 persen) dan Partai Nasdem (10,1 persen).

"Selain daerah tersebut, dinasti politik pada dasarnya tersebar merata di berbagai daerah seluruh Indonesia," kata peneliti Nagara Institute Febriansyah Ramadhan.

Catatan Kompas.com tentang calon kepala daerah di Pilkada 2020, ada Gibran Rakabuming Raka yang maju di Pilkada Solo dan Bobby Afif Nasution yang maju di Pilkada Medan.

Baca juga: Riset Nagara Institute: 124 Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020 Terkait Dinasti Politik

Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, sementara Bobby adalah menantu presiden.

Kemudian, ada nama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) yang merupakan keponakan Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sara maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan.

Ada pula Siti Nur Azizah Ma'ruf, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan.

UU perlu atur ketat ketentuan maju pilkada

Menurut Febriansyah, partai politik memandang pemilu secara pragmatis. Partai politik dinilai hanya menghitung perihal untung-rugi ketika mengusung calon.

Selain itu, rekrutmen politik di dalam partai tidak berjalan baik sehingga dinasti politik kian parah.

Baca juga: Bawaslu Sebut Dinasti Politik Berpotensi Langgar Aturan Politik

"Kami memberikan ini sebagai modal bagi seluruh warga untuk tidak memilih siapapun yang terafiliasi dengan dinasti politik," tuturnya.