Kasus Covid-19 Meningkat di Tengah Perhelatan Pilkada Serentak...

“Data Bawaslu ini menunjukkan adanya korelasi antara peningkatan kasus positif lantaran peningkatan pelanggaran protokol kesehatan. Tentu ini sangat disayangkan, karena janji para pihak ini kan akan menyelenggarakan pilkada dengan penerapan disiplin protokol kesehatan,” kata Titi kepada Kompas.com, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Pandemi Virus Corona, Ini 15 Hal Baru di TPS pada Pilkada 2020

Adanya peningkatan kasus penularan ini turut menunjukan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap penerapan disiplin protokol kesehatan masih menjadi persoalan.

Presiden Joko Widodo diketahui tidak berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk mengatur sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu, menurut Titi, tidak ada cara lain selain menerapkan aturan yang telah dibuat secara lebih tegas.

Meski demikian, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Bawaslu dengan aparat penegak hukum di daerah untuk menegakkan aturan yang telah dibuat.

Pasalnya, selama ini masih ada anggapan bahwa pelanggaran yang terjadi di dalam tahapan kampanye hanya menjadi wewenang Bawaslu. Sementara, bila terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan, seharusnya itu menjadi aparat kepolisian untuk menegakkan aturan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Kalau ini tidak ditangani dengan baik atau tidak menunjukkan perbaikan di kemudian hari, maka bukan tidak mungkin, pada perkembangan masa kampanye berikutnya dan hari pemungutan suara kasus semakin banyak. Akhirnya malah merugikan upaya untuk pengendalian Covid,” kata dia.

Baca juga: Omong Kosong Kampanye Online di Pilkada Depok, Tak Diminati hingga Langgar Protokol

“Kan kita sudah tahu bahaya penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi akan menghadapi risiko besar yaitu risiko penularan Covid. Dan masih adanya pelanggaran, menunjukkan kegagalan kita dalam mitigasi risiko dan mengambil langkah untuk memastikan pilkada sehat,” imbuh Titi.