Kompas.com - 19/10/2020, 10:03 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Kematian mantan pilot maskapai Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto diharapkan tidak dijadikan alasan bagi pemerintah untuk menghentikan penyidikan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib.

Sebaliknya, pemerintah justru diminta menyelidiki penyebab kasus kematian Pollycarpus, yang menurut informasi meninggal akibat Covid-19.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pujiyono, kematian Pollycarpus memang akan menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap keterlibatan auktor intelektualis dalam kasus kematian Munir.

Baca juga: Eks Terpidana Kasus Munir, Pollycarpus Meninggal Dunia akibat Covid-19

Pasalnya, Pollycarpus memiliki informasi yang diperlukan untuk mengungkap kasus selanjutnya yang belum terungkap.

“Jadi ini memang satu sisi menjadi suatu, katakanlah kendala tersendiri bagi penegak hukum dalam upaya untuk kemudian menjaring pada pelaku-pelaku lain,” kata Pujiyono dalam diskusi bertajuk ‘Kasus Munir: Kasus Pelanggaran HAM atau Kasus Pidana Biasa’ yang digelar secara daring oleh Kelompok Riset dan Debat FH Undip, Minggu (18/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Informasi meninggalnya Pollycarpus sebelumnya diterima Kompas.com dari mantan pengacaranya, Wirawan Adnan. Kabar itu ia peroleh dari istri Pollycarpus, Yosepha Hera Iswandari.

“Meninggal dunia jam 14.52 WIB di RS Pertamina,” kata Wirawan, Sabtu (17/10/2020).

Baca juga: Profil Pollycarpus, Eks Pilot Garuda Terpidana Kasus Pembunuhan Munir

Sebelum meninggal, politikus Partai Berkarya itu sempat menjalani perawatan selama 16 hari akibat terinfeksi virus corona.

Usut terbuka

Sekretaris Jenderal Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) Bivitri Susanti meminta agar aparat berwenang menyelidiki penyebab kematian Pollycarpus. Pasalnya, mantan pilot itu diketahui sebagai aktor lapangan dalam kasus kematian Munir.

Menurut dia, polisi harus memastikan secara jelas apa penyebab kematian Pollycarpus, sehingga informasi yang beredar di publik bisa terbuka secara jelas. Proses penyelidikan pun diminta dilakukan secara objektif dan terbuka.

“Sebagai orang yang dihukum sebagai pelaku lapangan, tentu Pollycarpus memiliki banyak informasi terkait kasus pembunuhan Munir, terutama informasi tentang atasan dan orang-orang yang memerintahkan dia,” kata Bivitri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu.

Baca juga: Dinilai Miliki Informasi tentang Pembunuhan Munir, Kasum Minta Penyebab Meninggal Pollycarpus Diselidiki

Lebih jauh, ia meminta, kematian Pollycarpus jangan menjadi dalih bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan pengusutan kasus Munir. Aparat berwajib, imbuh dia, dapat menjadikan bukti-bukti yang terungkap di persidangan sebagai alat untuk mengungkap kasus itu.

“Penting untuk dicatat, kejahatan terhadap Munir bukanlah kejahatan yang biasa, tetapi merupakan bentuk persekutuan jahat yang melibatkan banyak pihak,” ucapnya.

“Pihak-pihak lain di luar Pollycarpus masih ada yang perlu dicari dan ditemukan oleh negara untuk diadili dan dihukum,” imbuh dia.

Jangan terpaku satu pelaku

Dalam pengusutan kasus Munir, Pujiyono berpandangan, aparat penegak hukum tak bisa hanya terpaku pada satu informasi dari pelaku utama. Aparat, menurut dia, juga perlu mendalami sejumlah fakta yang mengemuka di dalam persidangan yang digelar.

Upaya pengembangan penyelidikan itu, imbuh Pujiyono, harus tunduk pada prinsip hukum yang berlaku dan didasarkan pada perlunya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Meskipun pelaku operasional lapangannya sudah tidak ada, dalam rangka menjaring apakah yang terkait dengan turut serta, ataukah yang auktor intelektualis sebagai yang menyuruh melakukan atau menganjurkan, tentunya juga harus tunduk pada prinsip tadi,” kata Pujiyono.

Baca juga: KASUM Harap Meninggalnya Pollycarpus Tak Hentikan Pengungkapan Kasus Pembunuhan Munir

Pollycarpus sebelumnya dibebaskan secara bersyarat pada akhir November 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, setelah dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan terhadap Munir.

Pembebasan bersyarat itu diberikan Yasonna, setelah Pollycarpus menjalani hukuman kurungan selama delapan tahun dari 14 tahun masa penjara yang dijatuhkan berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung (MA). Hukuman itu lebih rendah dari putusan kasasi MA, 20 tahun penjara.

Sesuai ketentuan masa hukuman yang harus dijalani, Pollycarpus bebas pada 28 Agustus 2018.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.