Kompas.com - 18/10/2020, 11:21 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/5/2019). Salah satu yang ikut datang adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKoalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/5/2019). Salah satu yang ikut datang adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengkritik rencana pemberian mobil dinas jabatan bagi pimpinan, Dewan Pengawas, serta pejabat struktural KPK.

Ia pun membandingkan rencana pemberian mobil dinas itu dengan mobil yang ia gunakan selama masih menjabat sebagai pimpinan KPK. Saat itu, ia mengaku, hanya menggunakan mobil jenis MPV besutan Toyota yang digunakan oleh oleh pimpinan KPK lainnya.

“Saya lanjutkan mobil dinas (pimpinan KPK) periode sebelumnya,” ungkap Abraham saat dihubungi, Jumat (16/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Untuk diketahui, sebelum Abraham memimpin KPK pada periode 2011-2015. Sebelumnya, KPK dipimpin oleh Antasari Azhar (2007-2011) dan Taufiequrachman Ruki (2003-2007).

Baca juga: ICW Desak Pembahasan Pembelian Mobil Dinas Pimpinan KPK Dihentikan

Pada masa awal pembentukannya, KPK hanya memiliki anggaran terbatas. Mobil dinas yang diberikan kepada pimpinan KPK pun harganya di bawah Rp 500 juta.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Abraham pun enggan memberikan banyak komentar saat disinggung rencana pengadaan mobil dinas yang angkanya mencapai miliaran rupiah. Terlebih, saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi wabah Covid-19.

“Ini masa pandemi bos. Aneh dan mengusik rasa keadilan kita. Tak empatilah,” ucapnya.

Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan bahwa pimpinan, Dewan Pengawas dan pejabat struktural KPK akan mendapatkan mobil dinas.

Menurut Ali, DPR telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas tersebut.

"Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk Pimpinan, Dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK," kata Ali, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Polemik Mobil Dinas Pimpinan KPK Dianggap Tercela hingga Tak Berempati

Ali menuturkan, anggaran untuk pengadaan mobil jabatan tersebut belum final karena masih dalam pembahasan dan penelaahan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, khususnya terkait rincian pagu anggaran masing-masing unit mobil.

Namun, setelah rencana itu mencuat ke publik dan menuai banyak kritik, KPK berencana meninjau ulang.

"Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya kami memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut," kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa dalam konferensi pers, Jumat (16/10/2020).

Cahya menuturkan, KPK sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Sindir Pengadaan Mobil Dinas Ketua KPK Rp 1,4 Miliar, Samad dan Saut: 4 Tahun Hanya Innova Aman Saja".



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Nasional
Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Nasional
Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Nasional
Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Nasional
Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Nasional
Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Nasional
Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS  Ketenagakerjaan Hingga Kini

Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Hingga Kini

Nasional
UPDATE 14 Juni: 11.615.862 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 14 Juni: 11.615.862 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 14 Juni: Sebaran 8.189 Kasus Baru Covid-19, 2.722 Kasus di DKI Jakarta

UPDATE 14 Juni: Sebaran 8.189 Kasus Baru Covid-19, 2.722 Kasus di DKI Jakarta

Nasional
PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

Nasional
Ini Aturan dan Syarat Terkait CPNS 2021...

Ini Aturan dan Syarat Terkait CPNS 2021...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X