Komnas HAM Duga Kasus Kematian Pendeta Yeremia Tak Berdiri Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga, ada rentetan peristiwa lain yang terjadi sebelum kasus kematian pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

“Terkait dengan peristiwan kematian pendeta Yeremia, Komnas HAM menemukan fakta bahwa peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri,” kata Komisiner Komnas HAM Choirul Anam saat konferensi pers daring, Sabtu (17/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Dari hasil peninjauan ke lokasi, ada persoalan serius yang terjadi dalam waktu yang cukup pendek. Sebab, dari hasil peninjauan, diketahui terjadi 18 kasus di lokasi kejadian yang sama di Intan Jaya.

Baca juga: TGPF Periksa 42 Saksi Terkait Kasus Penembakan di Intan Jaya

Choirul menyebutkan, pihaknya menemukan adanya lubang peluru dengan berbagai ukuran yang berbeda di sekitar lokasi tembakan setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Di samping itu, Komnas HAM juga mendapati adanya sejumlah bukti dan informasi dari keterangan yang diberikan saksi dan sejumlah pihak.

“Komnas HAM akan mengelola seluruh data yang ada untuk menyusun kesimpulan temuan Komnas HAM yang lebih solid. Langkah tersebut juga akan diuji dengan keterangan ahli,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Bernard Ramandey mengungkap, ada kesamaan pola dan karakter yang terjadi pada peristiwa sebelumnya dengan kasus kematian pendeta Yeremia.

“Kalau kita lihat pola dan karakter kasus sama persis karena semua itu berujung pada kekerasan dan ada korban meninggal dunia baik di warga sipil maupun aparat TNI-Polri,” ucapnya.

Baca juga: Ketua TGPF Intan Jaya: Laporan Tim Kami Dapat Dipercaya

Masyarakat di sana, imbuh dia, berharap agar kasus itu dapat terungkap sehingga kondisi keamanan di wilayah tersebut segera pulih.

Sebelumnya, dua personel TNI, seorang warga sipil, dan pendeta Yeremia meninggal dunia setelah ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Hitadipa, Papua. TNI menyebut tindakan itu dilakukan untuk mencari perhatian menjelang sidang utama PBB.

Pemerintah pun telah membentuk tim gabungang pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap peristiwa itu. Tim yang dipimpin oleh Benny Mamoto itu rencananya akan menyerahkan hasil laporan investigasi ke Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Senin (19/10/2020).