LP Ma'arif NU Tunggu Draf Final UU Cipta Kerja Sebelum Putuskan Gugat ke MK

Kompas.com - 16/10/2020, 11:23 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Arifin Junaidi menunggu naskah resmi UU Cipta Kerja, baik dari DPR RI maupun pemerintah.

Pihaknya akan mencari tahu terlebih dahulu sejauh mana UU itu mengatur klaster pendidikan.

"Kan ada versi penjelasan bahwa itu (pasal soal pendidikan) hanya berlaku di kawasan ekonomi khusus. Kalau nanti yang keluar seperti itu, kami tidak akan gugat, kami tidak akan melakukan judicial review," ujar Arifin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/10/2020).

"Tetapi kalau tidak ada di penjelasan, kami akan tetap melaksanakan judicial review," lanjut dia.

Baca juga: Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang

Dalam draf UU Cipta Kerja yang diperoleh LP Ma'arif NU, diketahui tercantum satu pasal yang mengatur perizinan pendidikan, yakni Pasal 65.

Dijelaskan bahwa perizinan pendidikan hanya berlaku di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Sementara di luar KEK, tertulis dapat membuat atau tidak membuat perizinan.

Frasa 'dapat membuat atau tidak membuat' inilah yang dipertanyakan LP Ma'arif NU.

"Di situ ada kata-kata 'dapat'. Kata 'dapat' itu berarti diharuskan (membuat perizinan di luar KEK) bisa juga kan, semua satuan pendidikan harus mengurus (perizinan) karena di situ bilangnya dapat," papar Arifin.

Baca juga: Jawa Tengah Rintis Sekolah Virtual untuk Perluas Akses Pendidikan Anak Kurang Mampu

Oleh sebab itu, LP Ma'arif NU memilih menahan diri hingga melihat naskah final UU sapu jagat tersebut sebelum memutuskan menempuh jalur konstitusional di MK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Nasional
14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

Nasional
Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Nasional
Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Nasional
Orang Miskin Dilarang Sakit Tak Lagi Relevan Berkat JKN-KIS

Orang Miskin Dilarang Sakit Tak Lagi Relevan Berkat JKN-KIS

BrandzView
Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Masih Kerap Terjadi

Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Masih Kerap Terjadi

Nasional
Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK, Diduga Korupsi Terkait Pembangunan Rumah Sakit

Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK, Diduga Korupsi Terkait Pembangunan Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X