BEM SI Sebut Pemerintah Lakukan Disinformasi soal UU Cipta Kerja, Membuat Masyarakat Resah

Kompas.com - 12/10/2020, 13:26 WIB
Spanduk penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dibentang pada dua tenda berkemah di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2020). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONSpanduk penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dibentang pada dua tenda berkemah di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI) menyatakan, pemerintah terkesan memutarbalikkan narasi dari elemen masyarakat bahwa gelombang massa aksi termakan hoaks dan disinformasi.

 

Menurut Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian, pernyataan pemerintah tersebut justru membuat keresahan baru di tengah masyarakat.

"Hal yang sembrono, menyatakan demikian (hoaks) karena penolakan yang digaungkan serentak di berbagai wilayah, dan juga yang menyuarakan hal ini, akademisi, LSM, NGO, buruh, mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya," kata Remy dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2020).

Baca juga: DPR Diminta Jelaskan Alasan Tak Libatkan Penyandang Disabilitas Saat Bahas UU Cipta Kerja

Alih-alih membantah informasi yang beredar, kata Remy, pemerintah seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai RUU yang telah disahkan tersebut.

"Dalam hal ini pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan," tambahnya.

Remy juga mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah menjamin kebebasan berpendapat mengenai penolakan RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Jokowi Persilakan Ajukan JR UU Cipta Kerja ke MK, Pengamat: Klise!

BEM SI, kata Remy, mengecam segala bentuk upaya pembungkaman gerakan mahasiswa melalui intervensi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Karena hal tersebut merupakan upaya perampasan terhadap hak bersuara masyarakat yang sudah dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai UU (UU 39/1999 dan UU 9/1998)," ucapnya.

Lebih lanjut, Remy mengajak, seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menggaungkan penolakan atas UU Cipta Kerja sampai Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU tersebut.

Baca juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja Belum Ubah Sikap Pemerintah, BEM SI: Kita Belum Kalah!

"Serta mengajak kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia bersatu dan bergerak bersama dalam perlawanan untuk mencabut UU Cipta Kerja," pungkasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X