Vonis Berat Koruptor Minim, Cita-cita Indonesia Bebas Korupsi Dinilai Sulit Terealisasi

Kompas.com - 12/10/2020, 13:04 WIB
Ilustrasi korupsi ShutterstockIlustrasi korupsi
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan kasus korupsi di Tanah Air sepanjang Semester I-2020 memiliki banyak catatan. Mulai dari minimnya hukuman berat untuk koruptor, vonis bebas terdakwa kasus korupsi yang meningkat, hingga koruptor yang dikurangi masa hukumannya di tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana menilai, ringannya hukuman terhadap koruptor membuat penanganan kasus korupsi di Tanah Air berjalan kurang maksimal. Selain itu, hukuman yang ringan juga diperkirakan tidak akan membuat para pelaku korupsi jera untuk tidak mengulani perbuatannya kembali.

"Cita-cita untuk bisa menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi, pemberian efek jera yang maksimal, rasanya masih sangat jauh itu akan terealisasi," kata Kurnia dalam konferensi daring di Jakarta, Minggu (11/10/2020).

Baca juga: Temuan ICW, Rata-rata Vonis Perkara Korupsi Hanya 3 Tahun di Semester I Tahun 2020

Vonis ringan mendominasi

Berdasarkan catatan ICW, ada 10 terdakwa kasus korupsi yang divonis di atas 10 tahun sepanjang semester pertama tahun ini. Jumlah ini memang naik bila dibandingkan kurun waktu yang sama pada tahun lalu yang hanya ada dua terdakwa yang divonis berat.

Namun, bila dibandingkan dengan terdakwa yang divonis ringan dan sedang, jumlahnya masih kalah banyak.

"Rata-rata vonis semester I-2020 ternyata hanya 3 tahun penjara. Tentu ini ironis sekali karena ini masuk kategori hukuman ringan (menurut) penilaian ICW," kata dia.

Baca juga: Temuan ICW: Semester I 2020, Hukuman Uang Pengganti kepada Koruptor Tak Sebanding Kerugian Negara

Dijelaskan Kurnia, setidaknya ada 1.008 perkara korupsi yang disidangkan sepanjang semester pertama, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi/peninjauan kembali (PK) dengan 1.043 terdakwa.

Untuk di tingkat pertama atau di pengadilan negeri, tercatat ada 838 kasus yang disidangkan dengan rata-rata vonis 2 tahun 11 bulan.

Sedangkan di tingkat pengadilan tinggi atau banding ada 162 perkara yang disidangkan dengan rata-rata hukuman yaitu 3 tahun 6 bulan. Sementara di tingkat PK atau kasasi, ada 8 perkara yang disidangkan dengan rata-rata vonis 4 tahun 8 bulan.

"(Vonis di tingkat kasasi/PK) ini sebenarnya tergolong sangat rendah karena ini kita himpun dari beberapa putusan PK yang justru diterima PK-nya oleh MA," kata dia.

Baca juga: ICW: Vonis Bebas dan Lepas untuk Terdakwa Kasus Korupsi Meroket di Semester I Tahun 2020

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X