MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Kompas.com - 21/09/2020, 17:14 WIB
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOTerpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia ( MAKI) telah menyerahkan materi perkara yang melibatkan oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari dan pengacara Anita Kolopaking, terkait kasus pelarian Djoko S Tjandra alias Joko S Tjandra.

Materi perkara setebal 200 halaman itu telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Senin (21/9/2020). Adapun materi tersebut merupakan pelengkap, setelah sebelumnya MAKI menyerahkan dokumen lain dan analisa yang relevan kepada KPK pada 18 September lalu.

Di dalam dokumen yang disampaikan, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengungkapkan, terdapat narasi percakapan antara Pinangki dan Anita melalui pesan Whatsapp, yang memuat sebutan "Bapakku", "Bapakmu", dan "King Maker".

Baca juga: MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

"Kami tetap meminta KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan baru atas bahan materi 'Bapakku' dan 'Bapakmu' dan 'Kingmaker' dikarenakan telah terstruktur, sistemik dan masif atas perkara rencana pembebasan JST (Joko S Tjandra)," ungkap Boyamin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurut dia, seluruh dokumen yang diserahkan seharusnya dapat digunakan KPK untuk melakukan supervisi dalam gelar perkara bersama Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri.

Namun, jika upaya tersebut tidak dilakukan KPK, Boyamin berencana mengajukan gugatan praperadilan kepada KPK.

Baca juga: Minta KPK Usut Istilah Bapakmu-Bapakku dan King Maker dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

"Praperadilan yang akan kami ajukan nanti adalah juga dipakai sarana untuk membuka semua isi dokumen tersebut agar diketahui oleh publik secara sah dihadapan hakim," ucapnya.

Keterlibatan pihak lain perlu diungkap

Sementara itu, Komisi Kejaksaan berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini dapat diusut.

Menurut Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, dari ekspos pertama yang dilakukan Komisi Kejaksaan beberapa waktu lalu, terkuak bahwa Pinangki yang tidak bertindak sebagai penyidik jaksa dan tidak memiliki wewenang eksekusi, justru menjadi tokoh sentral dalam perkara ini.

Baca juga: Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

"Kemudian muncul oknum penasehat hukum Anita Kolopaking serta Andi Irfan Jaya, pengusaha sekaligus mantan politisi Nasdem yang tak lain adalah Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Sulawesi Selatan," ucap Barita dalam keterangan tertulis, Senin, seperti dilansir dari Antara.

"Ini sudah kelihatan benang merahnya bahwa diduga ada mafia sindikat atau industri hukum yang bermain di sini," imbuh dia.

Untuk itu, ia menambahkan, kolaborasi antara penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri hingga KPK harus dapat mengungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X