KPK Diminta Koordinasi Bawaslu Awasi Anggaran Bansos Covid-19 Saat Pilkada

Kompas.com - 10/09/2020, 09:43 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) dalam mengawasi secara ketat tahapan Pilkada 2020.

Pasalnya, pilkada kali ini diselenggarakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang cukup besar untuk membantu masyarakat.

Ia khawatir, anggaran yang dialokasikan justru akan diselewengkan oleh peserta pilkada untuk kepentingan pribadi dalam pilkada.

Baca juga: KPU: Bapaslon Pilkada Positif Covid-19 Tidak Gugur

"Potensi penyelewengan dana Covid-19 cukup besar di masa pilkada serentak ini. Apalagi pada calon petahana yang mempunyai wewenang untuk mengatur saluran dana tersebut, maupun dana bansos dari pemerintah pusat," kata Sahroni, Rabu (9/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

KPK sebelumnya menemukan sejumlah kejanggalan dalam kegiatan perubahan alokasi anggaran atau refocusing di sejumlah daerah. Kejanggalan tersebut terbilang cukup tinggi, meski kasus Covid-19 di wilayahnya rendah.

Menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, kasus-kasus seperti itu banyak ditemukan di daerah yang kepala daerahnya kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020.

"Kita menemukan beberapa wilayah yang sangat tidak masuk di akal dengan korban Covid-19 yang sedikit tapi refocusing sangat tinggi dan ternyata itu adalah petahana yang akan maju," kata Lili dalam konferensi pers, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Terima Menteri Sosial, KPK Laporkan Ada 1.074 Keluhan Terkait Penyaluran Bansos

Menurut dia, KPK telah menegur para kepala daerah yang melakukan refocusing aggaran secara tidak wajar. Meski demikian, ia enggan merinci daerah mana saja yang dimaksud.

Namun, ia mengatakan, KPK akan menindak tegas apabila ada kepala daerah yang tetap membandel menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mendorong Bawaslu untuk menindak para kepala daerah yang menggunakan bantuan sosial untuk kepentingan Pilkada.

"Kami mendukung Bawaslu untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap penyalahgunaan program-program bansos untuk kepentingan Pilkada khususnya para incumbent (petahan)," ujar Juliari.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X