Kompas.com - 10/09/2020, 09:43 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi secara ketat tahapan Pilkada 2020.

Pasalnya, pilkada kali ini diselenggarakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang cukup besar untuk membantu masyarakat.

Ia khawatir, anggaran yang dialokasikan justru akan diselewengkan oleh peserta pilkada untuk kepentingan pribadi dalam pilkada.

Baca juga: KPU: Bapaslon Pilkada Positif Covid-19 Tidak Gugur

"Potensi penyelewengan dana Covid-19 cukup besar di masa pilkada serentak ini. Apalagi pada calon petahana yang mempunyai wewenang untuk mengatur saluran dana tersebut, maupun dana bansos dari pemerintah pusat," kata Sahroni, Rabu (9/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

KPK sebelumnya menemukan sejumlah kejanggalan dalam kegiatan perubahan alokasi anggaran atau refocusing di sejumlah daerah. Kejanggalan tersebut terbilang cukup tinggi, meski kasus Covid-19 di wilayahnya rendah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, kasus-kasus seperti itu banyak ditemukan di daerah yang kepala daerahnya kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020.

"Kita menemukan beberapa wilayah yang sangat tidak masuk di akal dengan korban Covid-19 yang sedikit tapi refocusing sangat tinggi dan ternyata itu adalah petahana yang akan maju," kata Lili dalam konferensi pers, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Terima Menteri Sosial, KPK Laporkan Ada 1.074 Keluhan Terkait Penyaluran Bansos

Menurut dia, KPK telah menegur para kepala daerah yang melakukan refocusing aggaran secara tidak wajar. Meski demikian, ia enggan merinci daerah mana saja yang dimaksud.

Namun, ia mengatakan, KPK akan menindak tegas apabila ada kepala daerah yang tetap membandel menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mendorong Bawaslu untuk menindak para kepala daerah yang menggunakan bantuan sosial untuk kepentingan Pilkada.

"Kami mendukung Bawaslu untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap penyalahgunaan program-program bansos untuk kepentingan Pilkada khususnya para incumbent (petahan)," ujar Juliari.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Nasional
Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Nasional
Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Nasional
Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Nasional
Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Nasional
Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS  Ketenagakerjaan Hingga Kini

Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Hingga Kini

Nasional
UPDATE 14 Juni: 11.615.862 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 14 Juni: 11.615.862 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 14 Juni: Sebaran 8.189 Kasus Baru Covid-19, 2.722 Kasus di DKI Jakarta

UPDATE 14 Juni: Sebaran 8.189 Kasus Baru Covid-19, 2.722 Kasus di DKI Jakarta

Nasional
PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

Nasional
Ini Aturan dan Syarat Terkait CPNS 2021...

Ini Aturan dan Syarat Terkait CPNS 2021...

Nasional
UPDATE 14 Juni: Pemerintah Periksa 69.314 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 14 Juni: Pemerintah Periksa 69.314 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 Juni: Bertambah 237, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 53.116 Orang

UPDATE 14 Juni: Bertambah 237, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 53.116 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X