KPK Diminta Koordinasi Bawaslu Awasi Anggaran Bansos Covid-19 Saat Pilkada

Kompas.com - 10/09/2020, 09:43 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) dalam mengawasi secara ketat tahapan Pilkada 2020.

Pasalnya, pilkada kali ini diselenggarakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang cukup besar untuk membantu masyarakat.

Ia khawatir, anggaran yang dialokasikan justru akan diselewengkan oleh peserta pilkada untuk kepentingan pribadi dalam pilkada.

Baca juga: KPU: Bapaslon Pilkada Positif Covid-19 Tidak Gugur

"Potensi penyelewengan dana Covid-19 cukup besar di masa pilkada serentak ini. Apalagi pada calon petahana yang mempunyai wewenang untuk mengatur saluran dana tersebut, maupun dana bansos dari pemerintah pusat," kata Sahroni, Rabu (9/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

KPK sebelumnya menemukan sejumlah kejanggalan dalam kegiatan perubahan alokasi anggaran atau refocusing di sejumlah daerah. Kejanggalan tersebut terbilang cukup tinggi, meski kasus Covid-19 di wilayahnya rendah.

Menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, kasus-kasus seperti itu banyak ditemukan di daerah yang kepala daerahnya kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020.

"Kita menemukan beberapa wilayah yang sangat tidak masuk di akal dengan korban Covid-19 yang sedikit tapi refocusing sangat tinggi dan ternyata itu adalah petahana yang akan maju," kata Lili dalam konferensi pers, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Terima Menteri Sosial, KPK Laporkan Ada 1.074 Keluhan Terkait Penyaluran Bansos

Menurut dia, KPK telah menegur para kepala daerah yang melakukan refocusing aggaran secara tidak wajar. Meski demikian, ia enggan merinci daerah mana saja yang dimaksud.

Namun, ia mengatakan, KPK akan menindak tegas apabila ada kepala daerah yang tetap membandel menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mendorong Bawaslu untuk menindak para kepala daerah yang menggunakan bantuan sosial untuk kepentingan Pilkada.

"Kami mendukung Bawaslu untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap penyalahgunaan program-program bansos untuk kepentingan Pilkada khususnya para incumbent (petahan)," ujar Juliari.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Nasional
Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X