Kompas.com - 10/09/2020, 09:11 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Allizha Puti MonarqiKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, bakal calon kepala daerah yang terpapar Covid-19 tidak akan gugur sebagai kontestan pada Pilkada 2020.

"Covid-19 tidak menggugurkan karena pemeriksaan kesehatan itu sudah ada standarnya. Tidak termasuk di dalamnya Covid-19," kata anggota KPU Viryan Azis, Rabu (9/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

Sejauh ini, KPU mencatat, 46 orang dari 700 pasang bakal calonkepala daerah yang terpapar Covid-19.

Baca juga: Mendagri Minta KPU Undang Peserta Pilkada dan Parpol untuk Sosialisasikan Protokol Kesehatan

"Bisa kita katakan sangat minim jumlahnya. Namun, karena ini calon pemimpin, kita berharap bisa mengambil pelajaran yakni ada kerumunan massa kemarin," ucapnya.

"Mudah-mudahan tidak terjadi klaster dari pasangan calon," imbuh dia.

Ia pun mengingatkan, agar para kandidat yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2020 untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menjalani setiap tahapan Pilkada.

Sejauh ini, baru dua tahapan dalam Pilkada yang telah dilaksanakan, yaitu verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan dan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih.

Kedua tahapan itu melibatkan lebih dari 300.000 petugas yang melaksanakan coklit terhadap 107 juta data pemilih. Tahapan coklit itu sendiri dilakukan dari rumah ke rumah di lebih dari 46.745 desa, 4.241 kecamatan dan 309 kabupaten/kota.

Baca juga: KPU Surabaya: Salah Satu Calon di Pilkada Surabaya Positif Covid-19

Hingga kini, belum ditemukan petugas yang terpapar virus corona saat menjalankan tugasnya. Kalau pun ada petugas yang terpapar, ia memastikan, bukan akibat dari menjalankan tugasnya.

Hal itu diketahui lantaran sebelumnya pernah dilakukan penelusuran terhadap petugas yang terpapar oleh KPU. Dari hasil penelusuran, petugas tersebut terpapar di luar kegiatan aktivitas pilkada.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Nasional
Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi

Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi

Nasional
Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

Nasional
Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Nasional
Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Nasional
Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Nasional
KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

Nasional
Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati Oleh Pengadilan Singapura

Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati Oleh Pengadilan Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Nasional
Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Nasional
Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Nasional
TNI Harap Kapal Penyelamat Kapal Selam Singapura MV Swift Rescue Tiba Hari Ini

TNI Harap Kapal Penyelamat Kapal Selam Singapura MV Swift Rescue Tiba Hari Ini

Nasional
TNI Kerahkan 21 Kapal Perang Cari KRI Nanggala-402, Termasuk Kapal Selam Alugoro

TNI Kerahkan 21 Kapal Perang Cari KRI Nanggala-402, Termasuk Kapal Selam Alugoro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X