Terima Menteri Sosial, KPK Laporkan Ada 1.074 Keluhan Terkait Penyaluran Bansos

Kompas.com - 09/09/2020, 13:14 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Menteri Sosial Juliari Batubara membahas penyaluran bantuan sosial di masa pandemi Covid-19, Rabu (9/9/2020).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, dalam pertemuan itu, KPK menyampaikan terdapat 1.074 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial selama masa pandemi Covid-19 yang diterima KPK melalui portal Jaga Bansos.

"Kami melihat masih banyak beberapa keluhan dari masyarakat terkait bantuan sosial. Dari catatan KPK yang ada dari Jaga Bansos, itu kita terima hingga 4 September 2020 ada 1.074 keluhan terkait bansos," kata Lili dalam konferensi pers seusai eprtemuan, Rabu.

Baca juga: Kilas Balik 6 Bulan Covid-19: Bansos dan Berbagai Persoalannya...

Lili menuturkan, tiga provinsi yang paling banyak dilaporkan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Sedangkan, keluhan yang terbanyak dilaporkan adalah mengenai warga yang tidak mendapat bantuan meski seharusnya menerima bantuan dan sudah mendaftar.

Atas temuan tersebut, Lili menyarankan Kementerian Sosial agar memperbaiki validasi data terkait penerima bantuan sosial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lili juga mengusulkan agar Kementerian Sosial menyiapkan portal untuk menindaklanjuti laporan yang diterima KPK melalui Jaga Bansos.

"Kalau kemudian antara Jaga Bansos dengan portal yang disiapkan oleh Pak Menteri Sosial itu tentang keliuhan dan lainnya bisa connect untuk bisa dirasakan langsung penyelesaiannya," kata Lili.

Baca juga: Polri Tangani 107 Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Covid-19

Sementara itu, Juliari mengatakan, ia berkunjung ke KPK untuk menyampaikan perkembangan program-program perlindungan sosial yang dikelola Kemensos.

"Kami berharap semua program yang kami jalankan  di Kementerian Sosial tentunya tidak hanya tepat sasaran tapi juga akuntabel dan tidak berpotensi menyalahi aturan yang ada," ujar Juliari.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Anggota DPRD 2014-2019 hingga Eks Plt Kadis PUPR

Kasus RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Anggota DPRD 2014-2019 hingga Eks Plt Kadis PUPR

Nasional
Luhut: Limbah Medis Selama Pandemi Covid-19 Persoalan Darurat

Luhut: Limbah Medis Selama Pandemi Covid-19 Persoalan Darurat

Nasional
Wapres ke Para Atlet: Saya Terharu atas Prestasi Kalian di Olimpiade

Wapres ke Para Atlet: Saya Terharu atas Prestasi Kalian di Olimpiade

Nasional
Lewat 'Video Call', Wapres Ucapkan Selamat kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020

Lewat "Video Call", Wapres Ucapkan Selamat kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020

Nasional
Sempat Tuai Kritik, Pertanyaan Seputar Integritas di Wawancara Calon Hakim Agung Kini Bisa Diakses

Sempat Tuai Kritik, Pertanyaan Seputar Integritas di Wawancara Calon Hakim Agung Kini Bisa Diakses

Nasional
UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Nasional
Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Nasional
Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Nasional
Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Nasional
Seleksi Calon Hakim Agung, Panelis Dalami Masalah Independensi

Seleksi Calon Hakim Agung, Panelis Dalami Masalah Independensi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X