Kompas.com - 31/08/2020, 17:06 WIB
Direktur Imparsial Al Araf saat diskusi bertajuk Quo Vadis Reformasi: Kembalinya Militer dalam Urusan Sipil, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Imparsial Al Araf saat diskusi bertajuk Quo Vadis Reformasi: Kembalinya Militer dalam Urusan Sipil, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pengawas hak asasi manusia, Imparsial, mendorong adanya perbaikan barak dan rumah dinas yang layak bagi prajurit TNI.

Hal itu dilakukan agar prajurit mudah diawasi, sekaligus sebagai upaya antisipasi agar peristiwa seperti penyerangan Mapolsek Ciracas, Sabtu (29/8/2020) dini hari, oleh oknum TNI tidak terulang.

"Kendali dan pengawasan itu bisa dilakukan jika barak-barak TNI dibangun secara layak dan baik sehingga prajurit terkonsentrasi dalam markas-markas militer mereka," ujar Direktur Imparsial, Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Karopenmas: Penyerangan Mapolsek Ciracas Tak Pengaruhi Sinergitas TNI-Polri

Al Araf menuturkan, perbaikan barak dan rumah dinas prajurit TNI merupakan langkah untuk meningkatkan pengawasan terhadap prajurit oleh komandan pasukan.

Dengan perbaikan barak dan rumah dinas tersebut, maka para prajurit dapat terkonsentrasi di markas mereka masing-masing.

"Oleh karenanya perlu ada rumah dinas yang layak di barak-barak prajurit TNI. Sehingga komandan bisa melakukan kendali dan kontrol," kata Araf.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Araf menuturkan, dalam peningkatan pengawasan tersebut berhubungan langsung berhubungan dengan aspek kesejahteraan TNI.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) dapat mengalokasikan anggaran pertahanan difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan prajurit.

Baca juga: Pengamat: Kasus Perusakan Mapolsek Ciracas Tak Selesai dengan Slogan Sinergitas TNI-Polri

Menurut Al Araf, Kemenhan bisa mengalokasikan anggaran dengan menghapus sejumlah program yang sekiranya dianggap tidak efektif dan justru membebani anggaran pertahanan.

Misalnya, penghapusan program pelatihan dasar kemiliteran bagi mahasiswa dan program komponen cadangan (komcad) yang melibatkan masyarakat sipil.

Oleh karena itu, pihaknya pun mendorong supaya Kemhan menghapus dua program tersebut agar anggaran pertahanan dapat dialihkan ke pembangunan kesejahteraan prajurit TNI.

"Sebaiknya alokasi anggaran difungsikan untuk membangun barak-barak prajurit," kata dia.

Sebelumnya TNI mengakui bahwa aksi anarkistis tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah oknum tentara. Pemicunya, para oknum prajurit termakan hoaks yang disebar seorang anggota TNI.

Penyerangan tersebut berawal dari kecelakaan yang melibatkan anggota TNI, Prada MI, di kawasan Ciracas.

Baca juga: Oknum TNI AD Penyerang Mapolsek Ciracas Terancam Sanksi Berlapis

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Maju Capres 2024, Gerindra: Harapan Masyarakat Begitu Besar

Prabowo Maju Capres 2024, Gerindra: Harapan Masyarakat Begitu Besar

Nasional
Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Nasional
Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Nasional
Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Nasional
Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Nasional
Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.