JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pengawas hak asasi manusia, Imparsial, mendorong adanya perbaikan barak dan rumah dinas yang layak bagi prajurit TNI.
Hal itu dilakukan agar prajurit mudah diawasi, sekaligus sebagai upaya antisipasi agar peristiwa seperti penyerangan Mapolsek Ciracas, Sabtu (29/8/2020) dini hari, oleh oknum TNI tidak terulang.
"Kendali dan pengawasan itu bisa dilakukan jika barak-barak TNI dibangun secara layak dan baik sehingga prajurit terkonsentrasi dalam markas-markas militer mereka," ujar Direktur Imparsial, Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/8/2020).
Baca juga: Karopenmas: Penyerangan Mapolsek Ciracas Tak Pengaruhi Sinergitas TNI-Polri
Al Araf menuturkan, perbaikan barak dan rumah dinas prajurit TNI merupakan langkah untuk meningkatkan pengawasan terhadap prajurit oleh komandan pasukan.
Dengan perbaikan barak dan rumah dinas tersebut, maka para prajurit dapat terkonsentrasi di markas mereka masing-masing.
"Oleh karenanya perlu ada rumah dinas yang layak di barak-barak prajurit TNI. Sehingga komandan bisa melakukan kendali dan kontrol," kata Araf.
Araf menuturkan, dalam peningkatan pengawasan tersebut berhubungan langsung berhubungan dengan aspek kesejahteraan TNI.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) dapat mengalokasikan anggaran pertahanan difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan prajurit.
Baca juga: Pengamat: Kasus Perusakan Mapolsek Ciracas Tak Selesai dengan Slogan Sinergitas TNI-Polri
Menurut Al Araf, Kemenhan bisa mengalokasikan anggaran dengan menghapus sejumlah program yang sekiranya dianggap tidak efektif dan justru membebani anggaran pertahanan.
Misalnya, penghapusan program pelatihan dasar kemiliteran bagi mahasiswa dan program komponen cadangan (komcad) yang melibatkan masyarakat sipil.
Oleh karena itu, pihaknya pun mendorong supaya Kemhan menghapus dua program tersebut agar anggaran pertahanan dapat dialihkan ke pembangunan kesejahteraan prajurit TNI.
"Sebaiknya alokasi anggaran difungsikan untuk membangun barak-barak prajurit," kata dia.
Sebelumnya TNI mengakui bahwa aksi anarkistis tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah oknum tentara. Pemicunya, para oknum prajurit termakan hoaks yang disebar seorang anggota TNI.
Penyerangan tersebut berawal dari kecelakaan yang melibatkan anggota TNI, Prada MI, di kawasan Ciracas.
Baca juga: Oknum TNI AD Penyerang Mapolsek Ciracas Terancam Sanksi Berlapis
Para prajurit tidak mengecek kebenaran informasi terlebih dulu terkait kecelakaan tersebut. Mereka terprovokasi informasi hoaks.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan, Prada MI mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di sekitar Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di dekat pertigaan lampu merah Arundina.
Akibat kecelakaan itu, MI menderita luka di bagian wajah dan tubuh.
Kepada pimpinannya, Prada MI mengaku mengalami kecelakaan tunggal. Namun, informasi berbeda disampaikan MI kepada rekan-rekannya.
MI mengaku dikeroyok sejumlah orang. Selain itu, para prajurit juga mendapat informasi yang menghina TNI.
"Sebetulnya yang bersangkutan itu menyampaikan kepada pimpinannya, ditanya oleh pimpinannya, kamu sebetulnya seperti apa? (Ilham menjawab) saya kecelakaan tunggal," kata Dudung.
"Tetapi yang bersangkutan justru memberikan informasi kepada kawan-kawannya di grup maupun ada seniornya bahwa dia dikeroyok, nah itu yang tidak benar," tuturnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.