Pemerintah Didorong Perbaiki Barak Prajurit TNI agar Mudah Terkontrol

Kompas.com - 31/08/2020, 17:06 WIB
Direktur Imparsial Al Araf saat diskusi bertajuk Quo Vadis Reformasi: Kembalinya Militer dalam Urusan Sipil, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Imparsial Al Araf saat diskusi bertajuk Quo Vadis Reformasi: Kembalinya Militer dalam Urusan Sipil, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pengawas hak asasi manusia, Imparsial, mendorong adanya perbaikan barak dan rumah dinas yang layak bagi prajurit TNI.

Hal itu dilakukan agar prajurit mudah diawasi, sekaligus sebagai upaya antisipasi agar peristiwa seperti penyerangan Mapolsek Ciracas, Sabtu (29/8/2020) dini hari, oleh oknum TNI tidak terulang.

"Kendali dan pengawasan itu bisa dilakukan jika barak-barak TNI dibangun secara layak dan baik sehingga prajurit terkonsentrasi dalam markas-markas militer mereka," ujar Direktur Imparsial, Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Karopenmas: Penyerangan Mapolsek Ciracas Tak Pengaruhi Sinergitas TNI-Polri

Al Araf menuturkan, perbaikan barak dan rumah dinas prajurit TNI merupakan langkah untuk meningkatkan pengawasan terhadap prajurit oleh komandan pasukan.

Dengan perbaikan barak dan rumah dinas tersebut, maka para prajurit dapat terkonsentrasi di markas mereka masing-masing.

"Oleh karenanya perlu ada rumah dinas yang layak di barak-barak prajurit TNI. Sehingga komandan bisa melakukan kendali dan kontrol," kata Araf.

Araf menuturkan, dalam peningkatan pengawasan tersebut berhubungan langsung berhubungan dengan aspek kesejahteraan TNI.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) dapat mengalokasikan anggaran pertahanan difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan prajurit.

Baca juga: Pengamat: Kasus Perusakan Mapolsek Ciracas Tak Selesai dengan Slogan Sinergitas TNI-Polri

Menurut Al Araf, Kemenhan bisa mengalokasikan anggaran dengan menghapus sejumlah program yang sekiranya dianggap tidak efektif dan justru membebani anggaran pertahanan.

Misalnya, penghapusan program pelatihan dasar kemiliteran bagi mahasiswa dan program komponen cadangan (komcad) yang melibatkan masyarakat sipil.

Oleh karena itu, pihaknya pun mendorong supaya Kemhan menghapus dua program tersebut agar anggaran pertahanan dapat dialihkan ke pembangunan kesejahteraan prajurit TNI.

"Sebaiknya alokasi anggaran difungsikan untuk membangun barak-barak prajurit," kata dia.

Sebelumnya TNI mengakui bahwa aksi anarkistis tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah oknum tentara. Pemicunya, para oknum prajurit termakan hoaks yang disebar seorang anggota TNI.

Penyerangan tersebut berawal dari kecelakaan yang melibatkan anggota TNI, Prada MI, di kawasan Ciracas.

Baca juga: Oknum TNI AD Penyerang Mapolsek Ciracas Terancam Sanksi Berlapis

Para prajurit tidak mengecek kebenaran informasi terlebih dulu terkait kecelakaan tersebut. Mereka terprovokasi informasi hoaks.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan, Prada MI mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di sekitar Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di dekat pertigaan lampu merah Arundina.

Akibat kecelakaan itu, MI menderita luka di bagian wajah dan tubuh.

Kepada pimpinannya, Prada MI mengaku mengalami kecelakaan tunggal. Namun, informasi berbeda disampaikan MI kepada rekan-rekannya.

MI mengaku dikeroyok sejumlah orang. Selain itu, para prajurit juga mendapat informasi yang menghina TNI.

"Sebetulnya yang bersangkutan itu menyampaikan kepada pimpinannya, ditanya oleh pimpinannya, kamu sebetulnya seperti apa? (Ilham menjawab) saya kecelakaan tunggal," kata Dudung.

"Tetapi yang bersangkutan justru memberikan informasi kepada kawan-kawannya di grup maupun ada seniornya bahwa dia dikeroyok, nah itu yang tidak benar," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Nasional
Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Nasional
Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X