Menpan RB dan Mendagri Diminta Tegas pada PPK yang Enggan Sanksi ASN Tak Netral

Kompas.com - 26/08/2020, 11:27 WIB
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 Tahun di Monas, Jakarta, Sabtu (20/5/2017). ANTARA FOTO/Reno Esnir/kye/priAparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 Tahun di Monas, Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) mencatat, banyak pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang lamban atau bahkan enggan menindaklanjuti rekomendasi KASN soal sanksi ASN yang melanggar netralitas pilkada.

Oleh karenanya, KASN meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sanksi pada PPK yang bertindak demikian.

"Saya mohon Menpan RB dan Mendagri memberikan sanksi yang tegas pada PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN sesuai peraturan perundang-undangan berlaku," kata Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto dalam tayangan YouTube KASN RI, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: KASN: Pimpinan Tinggi di Lingkungan ASN Paling Banyak Langgar Netralitas Pilkada

KASN mencatat, hingga 19 Agustus, terdapat 490 ASN yang melakukan pelanggaran netralitas di Pilkada 2020.

Dari jumlah itu, KASN telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 372 ASN.

Namun demikian, baru 194 ASN (52,2 persen) yang benar-benar telah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian PPK. Sisanya, sebanyak 178 ASN (47,8 persen) belum disanksi.

Menurut Tasdik, keenganan PPK dalam menindaklanjuti rekomendasi KASN merupakan penyebab utama banyaknya ASN yang tidak netral belum disanksi.

"Ini menunjukkan adanya konflik kepentingan pada diri PPK, sehingga ASN cenderung melakukan pelanggaran secara terus menerus," ujar dia.

Baca juga: 178 ASN Tak Netral Belum Disanksi, Respons PPK Disebut Lambat

Ke depan, kata Tasdik, bakal diterbitkan surat keputusan bersama (SKB) 5 kementerian/lembaga antara Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bawaslu, Kemendagri, Kemenpan-RB, dan KASN tentang pedoman pengawasan netralitas ASN.

Melalui SKB itu, ASN yang dinyatakan melanggar oleh KASN tetapi tidak ditindaklanjuti oleh PPK data administrasi kepegawaiannya akan diblokir di Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Pemblokiran dilakukan hingga PPK menindaklanjuti rekomendasi KASN.

Sementara, PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi oleh Kemenpan RB atau Kemendagri.

"Masalah ini tentu harus diakhiri," kata Tasdik.

Baca juga: Menpan RB: Masih Adanya Pelanggaran Netralitas ASN karena Sanksi Lemah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

Nasional
Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Nasional
Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Nasional
Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Nasional
Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Nasional
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Nasional
Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X