KASN: Pimpinan Tinggi di Lingkungan ASN Paling Banyak Langgar Netralitas Pilkada

Kompas.com - 10/08/2020, 15:15 WIB
Komisioner Komisi ASN Arie Budhiman ditemui seusai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Aparatur Sipil Negara atau Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukoharjo di Hotel Tosan Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIKomisioner Komisi ASN Arie Budhiman ditemui seusai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Aparatur Sipil Negara atau Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukoharjo di Hotel Tosan Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Arie Budhiman mengatakan, para pimpinan tinggi dalam lingkungan ASN paling banyak melakukan pelanggaran netralitas selama pilkada.

Selain itu, ada camat dan lurah yang juga tercatat sering melakukan pelanggaran netralitas ASN.

"Ini sangat menarik ya bahwa top 5 jabatan ASN yang melanggar itu adalah dari jabatan pimpinan tinggi, ini (persentasenya) hampir 30 persen ya," ujar Arie dalam diskusi bertajuk "Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020", Senin (10/8/2020).

"Kemudian jabatan kepala wilayah seperti camat dan lurah mencatat 9 persen pelanggaran," lanjut Arie.

Baca juga: Bawaslu Ungkap 10 Daerah Paling Rawan Ketidaknetralan ASN di Pilkada 2020

Dia pun mengungkap bentuk pelanggaran yang paling banyak dilakukan antara pendekatan kepada parpol, berkampanye di media sosial, pemasangan spanduk, baliho dan sebagainya yang mengarah kepada keberpihakan ke salah satu paslon peserta pilkada.

"Juga membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama dalam masa kampanye pilkada," lanjutnya.

Lebih lanjut, Arie memaparkan ada 10 instansi yang paling banyak melakukan pelanggaran netralitas.

Di antaranya Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Baca juga: KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Selain itu, KASN juga mencatat pelanggaran netralitas yang terjadi di daerah-daerah.

"Peta pelanggaran netralitas berdasarkan wilayah ini jawaranya adalah Sulawesi Tenggara ini peringkat 1 terbanyak melakukan pelanggaran, dan kemudian Jawa Tengah, NTB Sulawesi Selatan, dan seterusnya," tutur Arie.

"Tentu saja merupakan alarm bahwa pelanggaran-pelanggaran itu bahkan sudah dimulai sejak sebelum periode dari pendafataran bakal calon kepala daerah Pilkada 2020," tambahnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Nasional
Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Nasional
KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Nasional
Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X