KASN: Pimpinan Tinggi di Lingkungan ASN Paling Banyak Langgar Netralitas Pilkada

Kompas.com - 10/08/2020, 15:15 WIB
Komisioner Komisi ASN Arie Budhiman ditemui seusai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Aparatur Sipil Negara atau Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukoharjo di Hotel Tosan Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIKomisioner Komisi ASN Arie Budhiman ditemui seusai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Aparatur Sipil Negara atau Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukoharjo di Hotel Tosan Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Arie Budhiman mengatakan, para pimpinan tinggi dalam lingkungan ASN paling banyak melakukan pelanggaran netralitas selama pilkada.

Selain itu, ada camat dan lurah yang juga tercatat sering melakukan pelanggaran netralitas ASN.

"Ini sangat menarik ya bahwa top 5 jabatan ASN yang melanggar itu adalah dari jabatan pimpinan tinggi, ini (persentasenya) hampir 30 persen ya," ujar Arie dalam diskusi bertajuk "Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020", Senin (10/8/2020).

"Kemudian jabatan kepala wilayah seperti camat dan lurah mencatat 9 persen pelanggaran," lanjut Arie.

Baca juga: Bawaslu Ungkap 10 Daerah Paling Rawan Ketidaknetralan ASN di Pilkada 2020

Dia pun mengungkap bentuk pelanggaran yang paling banyak dilakukan antara pendekatan kepada parpol, berkampanye di media sosial, pemasangan spanduk, baliho dan sebagainya yang mengarah kepada keberpihakan ke salah satu paslon peserta pilkada.

"Juga membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama dalam masa kampanye pilkada," lanjutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Arie memaparkan ada 10 instansi yang paling banyak melakukan pelanggaran netralitas.

Di antaranya Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Baca juga: KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Selain itu, KASN juga mencatat pelanggaran netralitas yang terjadi di daerah-daerah.

"Peta pelanggaran netralitas berdasarkan wilayah ini jawaranya adalah Sulawesi Tenggara ini peringkat 1 terbanyak melakukan pelanggaran, dan kemudian Jawa Tengah, NTB Sulawesi Selatan, dan seterusnya," tutur Arie.

"Tentu saja merupakan alarm bahwa pelanggaran-pelanggaran itu bahkan sudah dimulai sejak sebelum periode dari pendafataran bakal calon kepala daerah Pilkada 2020," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Nasional
Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

Nasional
Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Nasional
Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Nasional
Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Nasional
PPKM Jawa-Bali Level 2-3: Durasi Makan di Warung 60 Menit, Beroperasi hingga Pukul 21.00

PPKM Jawa-Bali Level 2-3: Durasi Makan di Warung 60 Menit, Beroperasi hingga Pukul 21.00

Nasional
Perpanjangan PPKM, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Boleh Masuk Tempat Wisata

Perpanjangan PPKM, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Boleh Masuk Tempat Wisata

Nasional
PPKM Level 2-3 Jawa-Bali: Resto-Kafe Malam Hari Beroperasi Pukul 18.00-00.00

PPKM Level 2-3 Jawa-Bali: Resto-Kafe Malam Hari Beroperasi Pukul 18.00-00.00

Nasional
Helm '335' dan Sederet Kenangan Panglima TNI Saat Jalani Pendidikan Akmil

Helm "335" dan Sederet Kenangan Panglima TNI Saat Jalani Pendidikan Akmil

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali yang Berlaku hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali yang Berlaku hingga 4 Oktober 2021

Nasional
PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan Diperpanjang, Ini Rincian Wilayahnya

PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan Diperpanjang, Ini Rincian Wilayahnya

Nasional
Daftar Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 Hingga 4 Oktober

Daftar Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 Hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.