Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas Perempuan: Hanya 1,2 Juta Jiwa Penyandang Disabilitas Masuk Data Pemilih di Pemilu 2019

Kompas.com - 25/08/2020, 17:38 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad mengatakan, banyak penyandang disabilitas yang tidak ikut memilih saat pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2019 lalu.

Menurut dia, data pemilih disabilitas pada 2019 lalu hanya sebesar 1.247.730 orang dari 22,85 juta penyandang disabilitas di Indonesia.

Hal itu dikatakan Bahrul dalam acara webinar bertajuk 'Perlindungan Suara Kelompok Rentan dalam Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19', Selasa (25/8/2020).

"Coba jika bandingkan saja data pemilih disabilitas tahun 2019 itu hanya 1,3 juta atau tepatnya 1.247.730 (pemilih)," ujar dia.

Baca juga: Penyelenggara Pilkada Diingatkan soal Protokol Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

Ia menjelaskan, persentase penyandang disabilitas di Indonesia dari survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 sebesar 8,56 persen.

Sedangkan populasi penduduk Indonesia pada tahun 2018 menurut badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 267,7 juta jiwa.

Sehingga, lanjut Bahrul, terhitung ada sekitar 22,85 juta penyandang disabilitas di Tanah Air pada 2018 lalu.

"Jadi bayangkan dengan 22,8 juta (penyandang disabilitas), yang memilih hanya 1 juta itu berarti berapa persennya," ungkapnya.

"Nah ini kan sebenarnya menjadi krusial jadi ada sekian hampir berapa kalau misalkan dihitung ya sekitar 90 persen lebih lah, yang hilang atau memang tidak terdata," kata Bahrul Fuad.

Baca juga: Hambatan-hambatan bagi Penyandang Disabilitas untuk Salurkan Hak Suara Saat Pemilu

Bahrul mengatakan, sebenarnya ada beberapa hambatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa menggunakan hak pilihnya saat pemilu.

Mulai dari masalah persepsi keluarga terhadap disabilitas, akses menuju tempat pemungutan suara (TPS).

Petugas lapangan yang tidak memahami aturan Undang-Undang atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tidak ada dan tidak adanya pendamping di TPS untuk tuna netra.

"Kemudian tidak disediakan misalkan pendamping untuk disabilitas netra. Ini juga menjadi sangat penting," ucap dia.

Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember. Ada 270 daerah yang menggelar pilkada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Johar Baru Jakarta, Mendag Zulhas: Jelang Nataru, Harga Bapok Stabil

Tinjau Pasar Johar Baru Jakarta, Mendag Zulhas: Jelang Nataru, Harga Bapok Stabil

Nasional
Momen Anak SD Titip Salam buat Prabowo Lewat Gibran, Ingin Foto Bareng

Momen Anak SD Titip Salam buat Prabowo Lewat Gibran, Ingin Foto Bareng

Nasional
Wamenkumham Eddy Hiariej Bungkam Usai Diperiksa KPK 6 Jam

Wamenkumham Eddy Hiariej Bungkam Usai Diperiksa KPK 6 Jam

Nasional
Anies Ingin Siswa Perundung Diberi Pembekalan Ekstra, Bukan Dikeluarkan dari Sekolah

Anies Ingin Siswa Perundung Diberi Pembekalan Ekstra, Bukan Dikeluarkan dari Sekolah

Nasional
KPK dan Polri Teken Kerja Sama Koordinasi dan Supervisi

KPK dan Polri Teken Kerja Sama Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Berkunjung ke Rengasdengklok, Anies Janji Bebaskan PBB untuk Bangunan Bersejarah

Berkunjung ke Rengasdengklok, Anies Janji Bebaskan PBB untuk Bangunan Bersejarah

Nasional
Ditanya Urgensi Anggaran Pertahanan Naik, Jokowi: Tanyakan ke Menhan

Ditanya Urgensi Anggaran Pertahanan Naik, Jokowi: Tanyakan ke Menhan

Nasional
Gibran Dapat Buket Bunga dari Anak SD Usai Bagikan Susu di Ponpes Asshidiqqiyah Tangerang

Gibran Dapat Buket Bunga dari Anak SD Usai Bagikan Susu di Ponpes Asshidiqqiyah Tangerang

Nasional
Kubu Panji Gumilang Sebut Polisi Tak Punya 2 Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka, Hanya Fatwa MUI

Kubu Panji Gumilang Sebut Polisi Tak Punya 2 Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka, Hanya Fatwa MUI

Nasional
Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik untuk Masyarakat

Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik untuk Masyarakat

Nasional
Format Debat Cawapres Diubah, Bawaslu Ingatkan KPU Patuhi UU

Format Debat Cawapres Diubah, Bawaslu Ingatkan KPU Patuhi UU

Nasional
Bawaslu Kaji Dugaan Unsur Kelalaian Penyebab Data Pemilih Pemilu 2024 Bocor

Bawaslu Kaji Dugaan Unsur Kelalaian Penyebab Data Pemilih Pemilu 2024 Bocor

Nasional
Minta RUU MK Tak Disahkan, Pemerintah Tolak Pasal Masa Jabatan dan Usia Pensiun Hakim MK

Minta RUU MK Tak Disahkan, Pemerintah Tolak Pasal Masa Jabatan dan Usia Pensiun Hakim MK

Nasional
KSAD Maruli: Dulu Doni Monardo Jagoan, kalau Beliau Sudah Negur, Kita Bangga Sekali

KSAD Maruli: Dulu Doni Monardo Jagoan, kalau Beliau Sudah Negur, Kita Bangga Sekali

Nasional
Sebut Pinjol dan Judi 'Online' Dipelihara Mafia, Cak Imin Janji Bakal Berantas jika Menangi Pilpres

Sebut Pinjol dan Judi "Online" Dipelihara Mafia, Cak Imin Janji Bakal Berantas jika Menangi Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com