Komnas Perempuan: Hanya 1,2 Juta Jiwa Penyandang Disabilitas Masuk Data Pemilih di Pemilu 2019

Kompas.com - 25/08/2020, 17:38 WIB
Ilustrasi pemilu. Ali Shahid, seorang penyandang disabilitas, dengan menggunakan kursi roda mencoblos di TPS Kelurahan Poasia Kendari, Rabu (17/4/2019). KOMPAS.com/KIKI ANDI PATIIlustrasi pemilu. Ali Shahid, seorang penyandang disabilitas, dengan menggunakan kursi roda mencoblos di TPS Kelurahan Poasia Kendari, Rabu (17/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad mengatakan, banyak penyandang disabilitas yang tidak ikut memilih saat pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2019 lalu.

Menurut dia, data pemilih disabilitas pada 2019 lalu hanya sebesar 1.247.730 orang dari 22,85 juta penyandang disabilitas di Indonesia.

Hal itu dikatakan Bahrul dalam acara webinar bertajuk 'Perlindungan Suara Kelompok Rentan dalam Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19', Selasa (25/8/2020).

"Coba jika bandingkan saja data pemilih disabilitas tahun 2019 itu hanya 1,3 juta atau tepatnya 1.247.730 (pemilih)," ujar dia.

Baca juga: Penyelenggara Pilkada Diingatkan soal Protokol Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

Ia menjelaskan, persentase penyandang disabilitas di Indonesia dari survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 sebesar 8,56 persen.

Sedangkan populasi penduduk Indonesia pada tahun 2018 menurut badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 267,7 juta jiwa.

Sehingga, lanjut Bahrul, terhitung ada sekitar 22,85 juta penyandang disabilitas di Tanah Air pada 2018 lalu.

"Jadi bayangkan dengan 22,8 juta (penyandang disabilitas), yang memilih hanya 1 juta itu berarti berapa persennya," ungkapnya.

"Nah ini kan sebenarnya menjadi krusial jadi ada sekian hampir berapa kalau misalkan dihitung ya sekitar 90 persen lebih lah, yang hilang atau memang tidak terdata," kata Bahrul Fuad.

Baca juga: Hambatan-hambatan bagi Penyandang Disabilitas untuk Salurkan Hak Suara Saat Pemilu

Bahrul mengatakan, sebenarnya ada beberapa hambatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa menggunakan hak pilihnya saat pemilu.

Mulai dari masalah persepsi keluarga terhadap disabilitas, akses menuju tempat pemungutan suara (TPS).

Petugas lapangan yang tidak memahami aturan Undang-Undang atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tidak ada dan tidak adanya pendamping di TPS untuk tuna netra.

"Kemudian tidak disediakan misalkan pendamping untuk disabilitas netra. Ini juga menjadi sangat penting," ucap dia.

Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember. Ada 270 daerah yang menggelar pilkada.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X