Komnas Perempuan: Hanya 1,2 Juta Jiwa Penyandang Disabilitas Masuk Data Pemilih di Pemilu 2019

Kompas.com - 25/08/2020, 17:38 WIB
Ilustrasi pemilu. Ali Shahid, seorang penyandang disabilitas, dengan menggunakan kursi roda mencoblos di TPS Kelurahan Poasia Kendari, Rabu (17/4/2019). KOMPAS.com/KIKI ANDI PATIIlustrasi pemilu. Ali Shahid, seorang penyandang disabilitas, dengan menggunakan kursi roda mencoblos di TPS Kelurahan Poasia Kendari, Rabu (17/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan) Bahrul Fuad mengatakan, banyak penyandang disabilitas yang tidak ikut memilih saat pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2019 lalu.

Menurut dia, data pemilih disabilitas pada 2019 lalu hanya sebesar 1.247.730 orang dari 22,85 juta penyandang disabilitas di Indonesia.

Hal itu dikatakan Bahrul dalam acara webinar bertajuk 'Perlindungan Suara Kelompok Rentan dalam Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19', Selasa (25/8/2020).

"Coba jika bandingkan saja data pemilih disabilitas tahun 2019 itu hanya 1,3 juta atau tepatnya 1.247.730 (pemilih)," ujar dia.

Baca juga: Penyelenggara Pilkada Diingatkan soal Protokol Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

Ia menjelaskan, persentase penyandang disabilitas di Indonesia dari survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 sebesar 8,56 persen.

Sedangkan populasi penduduk Indonesia pada tahun 2018 menurut badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 267,7 juta jiwa.

Sehingga, lanjut Bahrul, terhitung ada sekitar 22,85 juta penyandang disabilitas di Tanah Air pada 2018 lalu.

"Jadi bayangkan dengan 22,8 juta (penyandang disabilitas), yang memilih hanya 1 juta itu berarti berapa persennya," ungkapnya.

"Nah ini kan sebenarnya menjadi krusial jadi ada sekian hampir berapa kalau misalkan dihitung ya sekitar 90 persen lebih lah, yang hilang atau memang tidak terdata," kata Bahrul Fuad.

Baca juga: Hambatan-hambatan bagi Penyandang Disabilitas untuk Salurkan Hak Suara Saat Pemilu

Bahrul mengatakan, sebenarnya ada beberapa hambatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa menggunakan hak pilihnya saat pemilu.

Mulai dari masalah persepsi keluarga terhadap disabilitas, akses menuju tempat pemungutan suara (TPS).

Petugas lapangan yang tidak memahami aturan Undang-Undang atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tidak ada dan tidak adanya pendamping di TPS untuk tuna netra.

"Kemudian tidak disediakan misalkan pendamping untuk disabilitas netra. Ini juga menjadi sangat penting," ucap dia.

Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember. Ada 270 daerah yang menggelar pilkada.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X