Kompas.com - 25/08/2020, 17:20 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui massa aksi dari serikat buruh bersama Wakil Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dan Ketua Tim Perumus Willy Aditya. Mereka disambut Presiden KSPI Said Iqbal di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dokumentasi DPRWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui massa aksi dari serikat buruh bersama Wakil Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dan Ketua Tim Perumus Willy Aditya. Mereka disambut Presiden KSPI Said Iqbal di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui serikat buruh yang melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat pandemi Covid-19 di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Dasco menemui massa aksi bersama dengan Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas dan Ketua Tim Perumus Willy Aditya.

Saat sampai di depan gedung DPR, mereka naik ke mobil komandan dan disambut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Baca juga: KSPI Berunjuk Rasa Tolak RUU Cipta Kerja dan PHK Massal, Ini Respons Wakil Ketua DPR

Awalnya, Dasco menyampaikan salam hangat dari Ketua DPR Puan Maharani kepada massa aksi.

"Saya menyampaikan salam hangat dari ketua DPR RI ibu Puan Maharani yang menyampaikan pesan kepada kawan-kawan sekalian bahwa DPR RI akan sekeras-kaerasnya memperjuangkan aspirasi kawan-kawan sekalian," kata Dasco.

Dasco menjelaskan, DPR bersama serikat buruh sudah membentuk tim perumus untuk membahas klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Tim perumus itu, kata Dasco, sudah membuat kesepakatan sebagai masukan untuk RUU Cipta Kerja.

"Kami telah membentuk tim perumus yang sudah membuat kesepahaman-kesepahaman untuk memasukan aspirasi kawan-kawan dalam RUU Cipta Kerja," ujarnya.

Baca juga: Kesepakatan Tim Perumus soal Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Selain itu, Dasco mengatakan, DPR juga akan menampung aspirasi serikat buruh misalnya, perselisihan yang terjadi antar-kelompok buruh yang telah memakan waktu yang lama.

"Salah satu contoh yang akan kami masukkan dalam aspirasi, adalah misalnya perselisihan buruh yang memakan waktu bertahun-tahun sampai tingkat banding. Kita akan persingkat hingga proses yang tidak bertele-tele dan menyesatkan semua pihak," ucapnya.

Para buruh yang mendengar orasi Dasco tersebut, meminta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu membuktikan pernyataannya.

"Buktikan, buktikan, buktikan," teriak para buruh.

Baca juga: KSPI: Jika RUU Cipta Kerja Mau Cepat Disahkan, Klaster Ketenagakerjaan Sebaiknya Dikeluarkan

Menanggapi hal itu, Dasco meminta para buruh mengawasi dan mengontrol kinerja DPR dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sehingga aspirasi buruh dapat diperjuangkan sebaik-baiknya sesuai hasil kesepakatan dengan tim perumus.

"Menurut saya kita sekarang sudah berteman. Kita sekarang sudah bersaudara, dan kami akan sekeras-kerasnya memperjuangkan apa yang sudah kita serap dari tim perumus ke dalam RUU klaster ketenagakerjaan," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Video Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Viral Video Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

Nasional
Kontras: Pelabelan KKB Teroris Langkah Reaktif Negara

Kontras: Pelabelan KKB Teroris Langkah Reaktif Negara

Nasional
Di KPK Walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Di KPK Walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Nasional
WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

Nasional
 Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Nasional
Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Nasional
Penderita Asma Patut Waspadai Covid-19, Begini Penjelasan Dokter...

Penderita Asma Patut Waspadai Covid-19, Begini Penjelasan Dokter...

Nasional
Menag Ingatkan Lagi Masyarakat agar Disiplin Patuhi Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Menag Ingatkan Lagi Masyarakat agar Disiplin Patuhi Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Viral Video TNI Kerahkan Tank Untuk Penyekatan Mudik di Perbatasan Bekasi-Bogor, Ini Penjelasan TNI AD

Viral Video TNI Kerahkan Tank Untuk Penyekatan Mudik di Perbatasan Bekasi-Bogor, Ini Penjelasan TNI AD

Nasional
Wapres: Pemerintah Harap UU Soal Wakaf Direvisi

Wapres: Pemerintah Harap UU Soal Wakaf Direvisi

Nasional
Kasus Suap ke Penyidik KPK, Sekretaris Daerah Tanjungbalai Diperiksa

Kasus Suap ke Penyidik KPK, Sekretaris Daerah Tanjungbalai Diperiksa

Nasional
Wapres: Pemanfaatan Teknologi Digital Tingkatkan Transparansi dan Kredibilitas Pengelolaan Wakaf

Wapres: Pemanfaatan Teknologi Digital Tingkatkan Transparansi dan Kredibilitas Pengelolaan Wakaf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X