Kompas.com - 24/08/2020, 18:22 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB bersiap menjalani sidang sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (3/3/2020). Aries HB menjadi saksi untuk terdakwa Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani terkait kasus suap sejumlah proyek di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB bersiap menjalani sidang sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (3/3/2020). Aries HB menjadi saksi untuk terdakwa Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani terkait kasus suap sejumlah proyek di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan atas nama Ketua DPRD Muara Enim nonaktif Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Ramlan Suryadi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (24/8/2020) hari ini.

"Hari ini (24/8/2020) Penyidik KPK telah melaksanakan tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) atas nama Tersangka RS (Ramlan Suryadi) dan Tersangka AHB (Aries HB) kepada Tim JPU," kata Ali.

Ali menuturkan, KPK telah memeriksa 76 orang saksi dalam penyidikan perkara ini.

Baca juga: Kasus Proyek Dinas PUPR, Ajudan Ketua DPRD Muara Enim Dipanggil KPK

Dengan pelimpahan ini, penahanan Aries dan Ramlan beralih ke tim JPU dan dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari sejak 24 Agustus 2020 hingga 12 September 2020 mendatang.

"Selanjutnya dalam waktu 14 hari kerja, Tim JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke PN Tipikor," ujar Ali.

Menurut rencana, persidangan terhadap Aries dan Ramlah akan digelar di PN Tipikor Palembang.

Baca juga: KPK Eksekusi Eks Pejabat PUPR Muara Enim ke Penjara

Penetapan tersangka terhadap Aries dan Ramlan merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap tiga tersangka sebelumnya yaitu Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar, dan pihak swasta bernama Robi Okta Fahlefi.

Tersangka mantan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/7/2020). Aries HB diperiksa dalam kasus dugaan suap proyek-proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Muara Enim. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Tersangka mantan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/7/2020). Aries HB diperiksa dalam kasus dugaan suap proyek-proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Muara Enim. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Dalam kasus ini, Aries diduga menerima uang senilai Rp 3,031 miliar dari dari Robi dalam kurun waktu Mei-Agustus 2019 lalu.

Sementara itu, Ramlan diduga menerima Rp 1,115 miliar dan satu unit telepon genggam merek Samsung Galaxy Note 10 dari Robi.

Baca juga: Kasus Suap Proyek Dinas PUPR, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Muara Enim

Aries dan Ramlan ditangkap di Palembang pada Minggu (26/4/2020) kemarin setelah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK.

Akibat perbuatannya itu, Aries dan Ramlan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X