DKPP: Penyelenggara Ubah Hasil Pemilu Pelanggaran Berat, Pasti Kita Pecat

Kompas.com - 19/08/2020, 08:20 WIB
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiarti saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2014). Dalam rapat tersebut ditampilkan jumlah total DPT pilres seluruh Indonesia sebanyak 190.290.936. TRIBUNNEWS/HERUDINAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiarti saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2014). Dalam rapat tersebut ditampilkan jumlah total DPT pilres seluruh Indonesia sebanyak 190.290.936.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati menyebut, pihaknya tidak akan memberi ampun terhadap penyelenggara pemilu yang mengubah atau merekayasa hasil pemilu.

Menurut DKPP, perbuatan tersebut masuk dalam kategori perlanggaran berat sehingga pelakunya berpotensi dipecat.

“Itu termasuk kategori pelanggaran berat. Meski baru pertama diadukan (ke DKPP), pasti akan mendapat sanksi dipecat,” kata Ida melalui keterangan tertulis yang dilansir Kompas.com dari laman resmi DKPP, Rabu (19/8/2020).

Ida mengatakan, selain mendistorsi hasil pemilu, pelanggaran lain yang masuk kategori berat adalah menghalangi hak konstitusional warga negara.

Baca juga: Terima Uang pada Pileg 2019, Komisioner KPU Maluku Tenggara Barat Dipecat DKPP

Perbuatan tersebut dinilai merusakan integritas penyelenggara dan proses pemilu.

Menurut Ida, DKPP juga tidak akan memberi ampun pada penyelenggara yang terbukti sebagai partisan peserta pemilu serta melakukan perbuatan diskriminatif terhadap peserta pemilihan umum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kemudian terbukti sebagai partisan, melakukan perbuatan diskriminatif, sudah pasti akan mendapatkan sanksi berat dari DKPP,” ujarnya.

Ida menyebut, penyelenggara pemilu bekerja secara kolektif kolegial. Penyelenggara harus melengkapi satu dengan lainnya, bukannya membuat keputusan sektoral.

“Kerja penyelenggara pemilu kolektif kolegial, masing- punya background berbeda yang tujuannya saling melengkapi, bukan bekerja secara sektoral pakai kaca mata kuda,” kata Ida.

Baca juga: Keppres Dicabut Presiden, DKPP: Putusan Kami soal Evi Novida Tetap Final dan Mengikat

Untuk diketahui, sepanjang tahun 2020, DKPP telah memecat sejumlah penyelenggara pemilu yang dinilai melanggar kode etik penyelenggara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.