Pembentukan Hak Angket pada Kasus Djoko Tjandra Dinilai Kurang Tepat

Kompas.com - 02/08/2020, 12:32 WIB
Anggota DPR Habiburokhman saat hadiri sidang vonis Lutfi Alfiandi di Pengadilan Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPR Habiburokhman saat hadiri sidang vonis Lutfi Alfiandi di Pengadilan Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman Gerindra menilai, usulan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket terkait kasus pelarian narapidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra kurang tepat.

Usulan itu sebelumnya disampaikan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch Egi Primayogha, karena menduga adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang membantu Djoko Tjandra selama berada di Indonesia.

"Saya pikir kurang tepat kalau kasus Djoko Tjandra ini digiring ke arah hak angket," kata Habiburokhman kepada Kompas.com, Minggu (2/8/2020).

Ia mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), hak angket dapat digunakan untuk penyidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah.

Baca juga: Arsul Sebut Pembentukan Pansus Hak Angket Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Tertutup Kemungkinan

Namun, kata dia, kasus yang melibatkan Djoko Tjandra bukan terkait kebijakan, melainkan soal oknum yang melakukan penyimpangan dan melanggar hukum.

"Saya khawatir narasi hak angket ini bisa membuat persoalan hukumnya menjadi bias dan tidak terpantau," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya pun akan tetap tegas mengawal proses hukum yang sedang berjalan saja.

Menurutnya, siapa pun yang bersalah dalam membantu Djoko Tjandra dalam pelariannya, harus dihukum sesuai Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut berbunyi, 'barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian dapat diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.'

"Ini semua kan sedang berjalan, sudah ada penyidikan, sudah ada tersangka. Hak angket tidak bisa kita gunakan untuk intervensi perkara hukum," kata dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X