Periksa Sekda Kota Banjar, KPK Ingin Konfirmasi Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Kota Banjar Ade Setiana dan enam orang saksi lainnya dalam penyidikan dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017, Selasa (28/7/2020) kemarin.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik mengonfirmasi dokumen-dokumen terkait kasus tersebut dalam pemeriksaan terhadap Ade yang digelar di Kantor BPKP Bandung.

"Penyidik mengonfirmasi keterangan yang bersangkutan terkait dengan dokumen-dokumen yang telah diamankan oleh penyidik mengenai dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Kadis Meninggal akibat Covid-19, Kantor Dinas TPH Banjar Tetap Beroperasi

Selain Ade, penyidik juga memeriksa empat orang pegawai Bank BJB, yaitu Aneth Yulisthian, Dewi Fitriana, Aceu Roslinawati, dan Ratih Nurul Fadila di Kantor BPKB Bandung, Selasa kemarin.

Mereka ditanya penyidik soal adanya dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan dari rekening bank yang diduga milik salah satu pejabat daerah di Kota Banjar.

Di samping itu, penyidik juga memeriksa Kepala Inspektorat Kota Banjar Ojat Sudrajat dan anggota DPRD Kota Banjar sebagai saksi dalam kasus ini di Gedung Merah Putih KPK.

"Ojat Sudrajat, Penyidik mengonfirmasi terkait adanya dugaan penerimaan fee oleh pihak-pihak tertentu terkait proyek-proyek infrastruktur di Kota Banjar saat yang bersangkutan menjabat selaku Kadis PUPR," kata Ali.

Sementara, penyidik mengonfirmasi soal dugaan pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kota Banjar saat memeriksa Supriyadi.

"Keterangan detail selengkapnya tentu sudah terurai dalam BAP dan nanti pada waktunya akan disampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum," ujar Ali.

KPK tengah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR kota Banjar tahun 2012-2017.

Baca juga: Penyidikan Dugaan Korupsi di PUPR Kota Banjar, KPK Jadwalkan Pemeriksaan 9 Saksi di Jakarta dan Bandung

Namun, Ali mengaku belum dapat menyampaikan informasi detil terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Ali mengatakan, informasi terkait kasus tersebut baru akan diumumkan ketika para tersangka telah ditangkap atau ditahan.

"Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," kata Ali, Jumat (10/7/2020).