Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Susi Sempat Selisih Pendapat dengan Sandiaga Uno...

Kompas.com - 09/07/2020, 16:44 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembenahan regulasi merupakan salah satu program Susi Pudjiastuti ketika dipercaya Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 lalu.

Hal itu disampaikan ketika Susi berbincang santai dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dan ditayangkan di YouTube milik Sandiaga, Kamis (9/7/2020).

Kompas.com telah mendapat izin dari tim Sandiaga untuk mengutip pembicaraan dalam video tersebut.

"Saya ingin membenahi regulasi ini yang tidak betul. Supaya benar. Sehingga semua orang punya kesempatan yang sama dalam berusaha," ujar Susi.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Lobster Gede-gede Sudah Jarang karena Bibitnya Diambilin, Dijual...

Selain pembenahan regulasi, Susi juga hendak menggencarkan perang terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

Programnya ini disebut telah sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo bahwa laut adalah masa depan bangsa.

"Kalau laut mau dijadikan masa depan bangsa, kita harus jaga benar," ujar Susi.

"Semuanya, dari kedaulatan keamanan, keamanannya, dalam arti kata keamanan sumber dayanya, sampai kepada keberlanjutan dari sumber daya itu," lanjut dia.

Baca juga: Pernah Bangkrut, Sandiaga Uno Disebut Hampir Pingsan Tahu Istrinya Hamil Lagi

Meski demikian, Susi mengakui, tidak mudah untuk melaksanakan program itu.

Susi menyebut, programnya tersebut terlalu banyak diusik oleh kepentingan politik dan bisnis sejumlah pihak.

Ia kemudian memberikan contoh kebijakan pelarangan penggunaan cantrang oleh nelayan di Indonesia. Susi menyebut, Sandiaga adalah salah satu tokoh yang menentang kebijakannya ini.

Baca juga: [VIDEO] Sandiaga Uno Nyaris Tolak Prabowo?

"Terlalu banyak kepentingan, tidak mudah, politik apalagi. Situ sama saya berada di posisi bersebrangan juga. Situ ngomong cantrang, saya ngomong cantrang," ucap dia.

Sandiaga menanggapi, meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun hubungan dirinya dengan Susi tetap baik hingga saat ini.

"Tapi kita berteman seperti biasa, enggak ada masalah. Kita punya pendapat, kita punya kebijakan," kata Sandiaga.

Susi pun setuju dengan pendapat Sandiaga.

Baca juga: Ini Kekayaan Pemilik Susi Air dan Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti

"Baper (bawa perasaan) karena urusan politik, ya itu orang gila saya pikir, ngapain juga?" jawab Susi.

Diketahui, pada kampanye Pilpres 2019 lalu, Sandiaga menyatakan, penerapan aturan alat tangkap ikan berupa cantrang yang ada saat ini, ada baiknya ditinjau ulang demi kesejahteraan nelayan.

Saat itu, Susi mengkritik keras ucapan Sandiaga. Ia menilai Sandiaga adalah pemimpin yang tidak punya visi dan misi berkelanjutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com