Kompas.com - 09/07/2020, 15:34 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Maria Pauline Lumowa terus tertunduk saat kamera awak media terus menerus menyorotnya ketika tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020) pagi.

Tak ada satu pun kata-kata yang terlontar dari dirinya ketika namanya dipanggil.

Dengan keadaan tangan terikat kabel tis, ia terus berjalan menghindari sorotan kamera dengan pengawalan ketat dari sejumlah petugas Bareskrim Polri dan Kementerian Hukum dan HAM.

Wanita kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara itu semestinya merayakan ulang tahunnya yang ke-62 tahun pada tanggal 27 Juli mendatang.

Namun, ia harus berurusan dengan hukum karena sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah seorang tersangka dalam kasus pembobolan Bank BNI pada 2002-2003 yang merugikan negara sekitar Rp 1,7 triliun.

Akan tetapi, selama 17 tahun terakhir ini, ia menyandang status buron. Sebab, sebulan sebelum Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka pada kasus ini pada tahun 2003 silam, ia berhasil kabur ke Singapura.

Baca juga: Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

"Beliau dibawa ke pesawat di dalam keadaan diborgol. Dan di pesawat tetap diborgol untuk alasan keselamatan penerbangan," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Sebelum diboyong ke Kantor Bareskrim Polri, Yasonna sempat memberikan kesempatan kepada awak media yang ingin mengabadikan foto Maria yang telah mengenakan kemeja oranye lengan pendek dengan tulisan Tahanan Bareskrim di belakangnya.

"Ini sebentar menunjukkan Ibu MPL (Maria Pauline Lumowa), setelah itu nanti kita melakukan konferensi pers. Ini hanya untuk ditunjukkan bahwa orang yang kita bawa adalah yang bersangkutan. Setelah itu beliau akan dikirim langsung ke Bareskrim," ujarnya.

Ditangkap di Serbia

Bukan perkara mudah menangkap perempuan tersebut. Setelah kabur ke Singapura, wanita yang telah menyandang status sebagai warga negara Belanda itu sempat kabur ke Belanda pada 2009.

Dua kali langkah diplomasi dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM, agar pihak Kerajaan Belanda bersedia membantu menyerahkan Maria ke aparat berwajib.

Namun, upaya tersebut gagal.

"Pemerintah Belanda menolak karena kita belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Belanda," kata Yasonna.

Baca juga: Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Pada 16 Juli 2019, secara mengejutkan Maria justru berhasil ditangkap oleh otoritas Serbia di Beograd. Tepatnya, saat berada di Bandara Internasional Nikola Tesla.

Hal itu tidak terlepas dari red notice Interpol yang telah diterbitkan sejak 22 Desember 2003.

Pihak Serbia akhirnya menghubungi Pemerintah Indonesia untuk memberitahukan bahwa ada buronan Bareskrim Polri yang berhasil ditangkap di negara mereka.

"It's almost one year ago," kata Yasonna.

"Setelah pemberitahuan dari Pemerintah Serbia, Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) pada tahun lalu langsung mengirim surat percepatan ekstradisi pada tanggal 31 Juli 2019," imbuhnya.

Tak cukup sampai di sana. Kemenkumham pun kembali melayangkan surat kepada Pemerintah Serbia pada 3 September 2019 untuk membantu proses penyerahan Maria.

Diplomasi "high level"

Maria nyaris saja dapat kembali menghirup udara bebas.

Sebab, berdasarkan aturan, masa penahanan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Serbia berdasarkan red notice tersebut hanya berlaku selama satu tahun.

Itu artinya, Pemerintah Indonesia hanya memiliki tenggat waktu sepekan lagi untuk memboyong Maria ke Tanah Air.

Sama seperti Belanda, Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Serbia untuk memulangkan buronan penegak hukum ke Tanah Air.

"Jadi kemudian kita melakukan pendekatan high level dengan Pemerintah Serbia. Ikut serta ke sana staf Kemenkumhan dari Dirjen AHU, Kadiv Hubinter, dan kita terus melakukan upaya pendekatan," ungkapnya.

Baca juga: Selain Maria Pauline Lumowa, Siapa Saja yang Pernah Dijerat Kasus Pembobolan BNI?

Ketika pendekatan itu telah memasuki proses negosiasi, Yasonna mengaku, langsung turun tangan.

"Saya laporkan kepada Presiden melalui Mensesneg, (bahwa) diperlukan langkah-langkah high diplomacy. Karena kalau kita lewat tanggal 16 (Juli), masa penahanannya akan berakhir dan mau tidak mau harus dibebaskan," terang Yasonna.

Ia menambahkan, ada upaya dari salah satu negara di Eropa yang berusahan menggagalkan diplomasi yang tengah dilakukan oleh Indonesia.

Bahkan, kata Yasonna, pihak Kementerian Kehakiman Serbia menyebut kuasa hukum Maria sempat berniat untuk menyuap agar proses ekstradisi itu gagal.

Namun, setelah bertemu dengan Wakil Menteri Kehakiman Serbia Radomir Ilic, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic, dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic, akhirnya ekstradisi itu terealisasi.

Baca juga: Alasan Yasonna Jemput Langsung Maria Pauline dari Serbia

"Pemerintah Serbia committed. Saya menyampaikan titip salam Pak Presiden (Joko Widodo) dan beliau (Vucic) menyambut hangat," ujarnya.

"Beliau (Vucic) mengatakan, history persahabatan antara Indonesia dan Serbia akan tetap kita pelihara dan ditingkatkan. Tidak hanya di bidang politik, (tapi juga) di bidang hukum, ekonomi dan budaya," ujarnya.

Dengan keberhasilan ekstradisi ini, maka berakhir pula perburuan panjang Indonesia terhadap Maria.

"Ini semua berhasil atas kerja sama seluruh pihak," tutup Yasonna.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Nasional
PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

Nasional
Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Nasional
Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Nasional
Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Nasional
Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Nasional
Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Nasional
Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Nasional
Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.