Wapres Minta Pelaku Asuransi Syariah Jaga Kesesuaian Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Kompas.com - 30/06/2020, 13:03 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka rakornas KPAI secara daring, Kamis (11/6/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka rakornas KPAI secara daring, Kamis (11/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta asuransi syariah untuk menjaga kesesuaian usaha berdasarkan prinsip syariah.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Luar Biasa Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) secara telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

"Selayaknya lembaga keuangan syariah lain, asuransi syariah juga perlu menjaga kesesuaian usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah serta melestarikan aspek keberkahan dalam setiap langkah-langkahnya," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Maruf Amin Ingatkan Pelaku Asuransi Syariah untuk Hindari Kasus Gagal Bayar

Apalagi, kata dia, asuransi syariah pada awalnya hadir untuk menanggung bersama risiko para peserta dan menopang ekosistem pembiayaan syariah pada korporasi dan proyek-proyek berskala besar.

Namun dalam perkembangannya, kini mulai merambah pada berbagai sektor dan tingkatan kebutuhan masyarakat.

"Pengembangan asuransi syariah semestinya dapat sejalan dengan tujuan usaha asuransi di Indonesia, yaitu untuk menciptakan industri asuransi yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif agar dapat mendorong pembangunan nasional," kata dia.

Baca juga: Wapres: Perkembangan Ekonomi Syariah Cukup Pesat, tetapi Masih Jauh

Ma'ruf mengatakan, pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS) berupaya mendukung akselerasi dan inklusi keuangan syariah dengan membuka jalan asuransi syariah bagi masyarakat kecil, menengah, dan mikro.

Namun agar dapat terwujud, kata dia, perlu dukungan sumber daya manusia kompeten di bidang tersebut.

Ini termasuk juga literasi keuangan syariah yang lebih baik serta penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi layanannya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X