Ma'ruf Amin Ingatkan Pelaku Asuransi Syariah untuk Hindari Kasus Gagal Bayar

Kompas.com - 30/06/2020, 11:09 WIB
K.H. Maruf Amin ketika menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional Virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) DOK/WapresRIK.H. Maruf Amin ketika menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional Virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, tata kelola usaha yang baik atau good corporate governance (GCG) dalam asuransi syariah harus diterapkan untuk hindari kasus gagal bayar.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Luar Biasa Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) secara telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

"Penerapan aspek GCG yang baik diharapkan dapat menghindari masalah-masalah dalam industri asuransi seperti kasus gagal bayar pada beberapa perusahaan asuransi," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: Pemangkasan Eselon Jangan Sampai Mengurangi Penghasilan ASN

Dia mengingatkan peserta yang hadir mengenai beberapa kasus gagal bayar asuransi yang pernah terjadi di Indonesia.

Salah satunya adalah asuransi Jiwasraya yang tak sanggup memenuhi pembayaran kepada pemegang polisnya dengan nilai mencapai Rp 12,4 triliun per Desember 2019.

Ma'ruf mengatakan, selain menghindari kasus seperti itu, GCG juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah.

GCG akan membuat asuransi syariah dapat memberikan jaminan keamanan bagi para konsumennya sehingga kasus serupa tak terjadi.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Birokrat Tetap Berikan Pelayanan Publik Optimal Saat Pandemi

Apalagi asuransi syariah juga turut terdampak oleh pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung.

Dengan demikian selain GCG, Ma'ruf juga meminta agar industri asuransi syariah lebih meningkatkan inovasi produknya.

"Industri asuransi syariah harus lebih banyak meningkatkan inovasi produknya untuk meningkatkan inklusi dan mendukung pertumbuhan asuransi syariah," kata dia.

Selain itu, asuransi syariah juga harus menggali potensi dari berbagai sektor yang selama ini belum dilayani.

Baca juga: Hari Anti Narkotika Internasional, Wapres: Generasi Milenial Harus Dapat Perhatian Khusus

Begitu pun dengan eksposur industri asuransi syariah perlu ditingkatkan agar perhatian terhadap produk-produk dan industri asuransi syariah turut meningkat.

"Upaya ini juga dilakukan secara konsisten, saya harapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah," tutur dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X