ASN Jadi Komisaris Anak BUMN, Ombudsman: Sama Saja Kerja di Swasta

Kompas.com - 29/06/2020, 11:04 WIB
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih Ombudsman RIAnggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, penempatan aparatur sipil negara ( ASN) sebagai komisaris BUMN dinilai berpotensi menimbulkan benturan regulasi.

Terlebih lagi, bila ASN tersebut menduduki posisi komisaris di anak usaha BUMN. Sebab, menurut dia, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN.

"Kecuali (anak perusahaan itu) hasil holding-isasi. Itu sama saja membolehkan ASN aktif boleh menjadi komisaris di perusahaan swasta," kata Alamsyah dalam telekonferensi, Minggu (28/6/2020).

"Apakah kita mau membiarkan begitu? Atau memang kita privatisasi saja seluruh proses pegawai di pemerintah, disamakan dengan swasta," imbuh dia.

Ia melihat, ada upaya sistematis untuk mengubah kekakuan atau batasan etika, sehingga ASN diperbolehkan menjabat sebagai komisaris.

Baca juga: Ombudsman Pertanyakan Kompetensi Relawan dan Pengurus Parpol Sebagai Komisaris BUMN

Jika melihat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, maka ASN dilarang rangkap jabatan menjadi direksi dan komisaris perusahaan swasta.

Namun, PP itu diubah menjadi PP Nomor 53 Tahun 2019 tentang Disiplin PNS dan tidak ada lagi larangan merangkap jabatan menjadi komisaris, kecuali menjadi anggota partai politik.

"Tampaknya ASN mau diberi kelonggaran setara pegawai swasta, tapi tentu privilege-nya tidak ya. Apakah ini fair atau tidak, kita serahkan kepada pemerintah," uarnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya 397 penyelenggara negara/pemerintahan yang terindikasi rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN pada 2019.

Dari 397 orang dimaksud, komisaris terindikasi rangkap jabatan yang berasal dari kementerian mencapai 254 orang (64 persen), lembaga non-kementerian mencapai 112 orang (28 persen), dan perguruan tinggi 31 orang (8 persen).

Untuk instansi asal kementerian, ada lima kementerian yang mendominasi hingga 58 persen, yaitu Kementerian BUMN (55 orang), Kementerian Keuangan (42 orang), Kementerian Perhubungan (17 orang), Kementerian PUPR (17 orang), dan Kementerian Sekretariat Negara (16 orang).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

Nasional
Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Nasional
Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Nasional
KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X