Rapid Test Tak Masuk Pendataan Pemerintah, Ini Penjelasan Yurianto

Kompas.com - 27/06/2020, 18:56 WIB
Ilustrasi: perawatan pasien positif terinfeksi virus corona ShutterstockIlustrasi: perawatan pasien positif terinfeksi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto menjelaskan perihal pelaksanaan rapid test yang hasilnya tidak masuk dalam sistem pelaporan data Covid-19 yang disusun pemerintah.

Menurut Yuri, rapid test merupakan deteksi awal terhadap individu yang diduga terinfeksi Covid-19.

Dugaan tersebut berdasarkan contact tracing maupun kajian epidemiologi di suatu daerah.

"Itu hanya untuk screening awal terhadap dugaan terinfeksi dari tracing maupun kajian epidemiologi," ujar Yuri saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (27/6/2020).

Meski tidak masuk dalam pendataan pemerintah pusat, tetapi datanya disimpan oleh masing-masing daerah.

Baca juga: UPDATE 27 Juni: Kasus Covid-19 di Jawa Timur, Lampaui DKI Jakarta

 

Namun, Yuri tidak menjelaskan lebih lanjut peruntukan data yang disimpan oleh daerah ini.

"Rapid test datanya disimpan daerah," tambah Yuri.

Sebelumnya, Yuri mengatakan hasil rapid test tidak masuk dalam sistem pelaporan kasus Covid-19 yang disusun pemerintah.

Rapid test hanya untuk screening awal apakah seseorang terpapar Covid-19 atau tidak.

"Sesuai standar WHO, pemeriksaan spesimen harus menggunakan antigen. Karenanya, pemerintah menggunakan dua metode pengetesan yakni Real Time-PCR dan Tes Cepat Molekuler (TCM)," kata Yuri sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenkes, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Daerah dengan Kasus Tinggi Diminta Tingkatkan Intervensi Penanganan Covid-19

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Surat Jalan Palsu, Eksepsi Djoko Tjandra Ditolak

Sidang Kasus Surat Jalan Palsu, Eksepsi Djoko Tjandra Ditolak

Nasional
Cerita Jokowi Pertama Kali Punya Sertifikat Tanah di Usia 35

Cerita Jokowi Pertama Kali Punya Sertifikat Tanah di Usia 35

Nasional
Istana Ungkap Upacara HUT Ke-75 RI Diserang Hacker Negara Lain

Istana Ungkap Upacara HUT Ke-75 RI Diserang Hacker Negara Lain

Nasional
Anggota Komisi IV Minta Pemerintah Dengar Saran Publik soal Jurassic Park Komodo

Anggota Komisi IV Minta Pemerintah Dengar Saran Publik soal Jurassic Park Komodo

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan 3 Eks Anggota DPRD Jambi dalam Kasus Suap RAPBD

KPK Rampungkan Penyidikan 3 Eks Anggota DPRD Jambi dalam Kasus Suap RAPBD

Nasional
Wapres: Indonesia Belum Bisa Mengonversi Ziswaf Jadi Kekuatan Finansial Alternatif

Wapres: Indonesia Belum Bisa Mengonversi Ziswaf Jadi Kekuatan Finansial Alternatif

Nasional
Putusan Bawaslu Dinilai Keliru dan Mudahkan Eks Koruptor Mencalonkan Diri di Pilkada

Putusan Bawaslu Dinilai Keliru dan Mudahkan Eks Koruptor Mencalonkan Diri di Pilkada

Nasional
Tinjau Lumbung Pangan di Sumut, Jokowi: Hasilnya Kita Lihat dalam 2 Bulan

Tinjau Lumbung Pangan di Sumut, Jokowi: Hasilnya Kita Lihat dalam 2 Bulan

Nasional
Per 1 November, Peserta JKN-KIS Segmen PPU PN Perlu Registrasi Ulang

Per 1 November, Peserta JKN-KIS Segmen PPU PN Perlu Registrasi Ulang

Nasional
UPDATE 27 Oktober: 2.242 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 27 Oktober: 2.242 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Mahfud Yakin Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Akan Cegah Korupsi

Mahfud Yakin Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Akan Cegah Korupsi

Nasional
Wapres: Pemerintah Perluas Pendirian Bank Wakaf Mikro

Wapres: Pemerintah Perluas Pendirian Bank Wakaf Mikro

Nasional
Harap Kasus Wahyu Tak Terulang, KPK Minta Penyelenggara Pilkada Tak Cederai Demokrasi

Harap Kasus Wahyu Tak Terulang, KPK Minta Penyelenggara Pilkada Tak Cederai Demokrasi

Nasional
Apa Itu Emergency Use Authorization untuk Vaksin? Ini Penjelasan Kepala Lembaga Eijkman

Apa Itu Emergency Use Authorization untuk Vaksin? Ini Penjelasan Kepala Lembaga Eijkman

Nasional
KPK: Pilih Calon Kepala Daerah yang Tak Pernah Terlibat Korupsi

KPK: Pilih Calon Kepala Daerah yang Tak Pernah Terlibat Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X