Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Revisi Parliamentary Threshold di Tengah Elektabilitas Parpol yang Merosot

Kompas.com - 09/06/2020, 11:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis

Oleh sebab itu, ia mengusulkan alokasi kursi per-dapil sebesar 3-8 kursi agar memberikan peluang yang sama dan lebih memunculkan kesetaraan partai politik untuk bertarung dalam pemilu apabila district magnitude dibatasi.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad M Ali mengatakan, meski mengusulkan kenaikan ambang batas, namun fraksinya masih membuka ruang diskusi.

Baca juga: Soal Kenaikan Ambang Batas Parlemen: PDI-P Setuju, Gerindra Tak Ambil Pusing

"Misalnya, PDIP menawarkan ambang batas parlemen 5 persen lebih moderat kenaikannya, tujuannya sama dengan Nasdem yang menawarkan 7 persen, nanti ada titik temunya," kata Ali dilansir dari Antara.

Ia mengatakan kenaikan ambang batas parlemen berjalan konsisten pada setiap pemilu dengan tujuan untuk merampingkan jumlah partai politik dan memperkuat sistem presidensial.

Oleh karena itu, menurut dia, kenaikan ambang batas parlemen tersebut bukan untuk kepentingan Fraksi Nasdem namun untuk perbaikan demokrasi di Indonesia.

"Ini kalau tidak dibatasi maka tidak menutup kemungkinan orang akan bisnis dan mendirikan partai politik dengan modal Rp 50 miliar lalu 'jualan' sekian, itu fungsi pembatasan ambang batas parlemen," ujarnya.

2. Ambang batas berjenjang

Opsi kedua ini, menurut Saan, diusulkan oleh PDI Perjuangan.

Misalnya, ambang batas di tingkat DPR sebesar lima persen. Sedangkan untuk DPRD tingkat provinsi sebesar empat persen, dan tiga persen untuk DPRD tingkat kabupaten/kota.

Elektabilitas PDI Perjuangan sendiri diketahui terkoreksi cukup dalam berdasarkan hasil survei tersebut, yaitu dari 29,8 persen pada Februari 2020 menjadi 22,2 persen pada Mei 2020.

Menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto, usulan kenaikan ambang batas parlemen ini merupakan salah satu hasil rekomendasi yang dihasilkan di dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar pada Januari lalu.

"Kongres partai mengamanatkan untuk PT (sebesar) 5 persen," kata Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto saat dihubungi, Senin (8/6/2020).

Di lain pihak, Gerindra juga menyetujui wacana kenaikan ambang batas parlemen tersebut, kendati belum menyepakati berapa besar kenaikannya.

Menurut Ketua DPP Gerindra Habiburokhman, Gerindra siap dengan berapa pun kenaikan ambang batas parlemen yang disepakati.

Baca juga: PAN Akan Pertahankan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

"Sebenarnya bagi kami santai saja berapa PT. Kalau tinggi kami siap karena sudah dua pemilu angka kami memang dua digit, kalau tidak tinggi juga tidak masalah," kata Habiburokhman saat dihubungi terpisah.

Ia menambahkan, partainya terus memperhatikan keterwakilan suara rakyat di parlemen agar tidak sia-sia.

"Concern kami adalah membuka ruang demokrasi, jangan sampai ada aspirasi rakyat yang tak tersalurkann jika PT terlalu tinggi," ujar dia.

Untuk diketahui, bila merujuk hasil survei, elektabilitas Gerindra juga turun tipis yaitu dari 16,2 persen menjadi 15,2 persen.

3. Tetap 4 persen

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com