Wacana Revisi Parliamentary Threshold di Tengah Elektabilitas Parpol yang Merosot

Kompas.com - 09/06/2020, 11:52 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.
Penulis Dani Prabowo
|

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah penanganan pandemi Covid-19, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terus berjalan.

Salah satu wacana yang mengemuka di dalam pembahasan tersebut yaitu revisi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), yang ingin dinaikkan dari 4 persen menjadi 7 persen.

Namun pada saat yang sama, wacana kenaikan tersebut justru muncul di tengah elektabilitas partai politik yang kian merosot.

Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tujuh dari sembilan partai yang berhasil menempatkan kadernya di kursi parlemen pada Pemilu Legislatif 2019 lalu, elektabilitasnya turun.

Baca juga: Dinamika Penetapan Ambang Batas Parlemen: Tetap 4 Persen dan Permintaan Naik ke 7 Persen

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengungkapkan, sejauh ini ada tiga opsi ambang batas parlemen yang mengemuka di dalam pembahasan revisi UU tersebut.

"Ini tiga alternatif yang ada di Komisi II. Jadi kalau misalnya kita lihat range untuk parliamentary threshold adalah empat hingga tujuh persen," kata Saat dalam sebuah diskusi daring, Minggu (7/6/2020).

Berikut ketiga opsi tersebut:

1. Naik 7 persen

Opsi ini diusulkan oleh Partai Nasdem dan Partai Golkar. Kenaikan ambang batas parlemen ini diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Meski demikian, Saan yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jawa Barat itu mengungkapkan, belum ada sikap resmi yang disampaikan kedua partai terkait opsi tersebut.

"Jadi kalau misalnya di nasional yang lolos tujuh persen threshold, maka otomatis di daerah juga yang lolos (adalah) partai yang (lolos) tujuh persen di nasional tersebut," papar dia.

Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Golkar terkoreksi 0,3 persen, yaitu dari 6,7 persen pada Februari 2020 turun menjadi 6,4 persen pada Mei 2020.

Sedangkan Nasdem mengalami kenaikan tipis yaitu dari 2,5 persen menjadi 3,3 persen.

Baca juga: Ini Tiga Opsi Parliamentary Threshold yang Sedang Dibahas di DPR

Survei tersebut dilaksanakan pada 16-18 Mei 2020 terhadap 1.200 responden dengan metode kontak telepon. Margin of eror survei ini kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengungkapkan, usulan kenaikan ambang batas paremen itu bertujuan agar menciptakan kekuatan yang lebih efektif di parelemen dan penyeimbang, seiring dengan aturan pelaksanaan pemilu serentak.

"Kami ingin ada penyederhanaan partai politik (parpol) di parlemen yang kompatibel dengan presidensialisme dan memperkuat sistem tersebut," kata Zulfikar seperti dilansir dari Antara, Senin (8/6/2020).

Menurut dia, efektifitas kekuatan itu akan tercapai dengan kenaikan ambang batas.

Meski demikian, untuk menciptakan kekuatan itu tidak harus dengan mengurangi jumlah parpol melalui kenaikan ambang batas parlemen, tetapi dengan memperkecil alokasi kursi per daerah pemilihan atau district magnitude.

"Kami berpikir dengan alokasi kursi per-dapil yang selama ini 3-10 kursi, itu mengandung ambang batas parlemen 7,5 persen," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X