Wacana Revisi Parliamentary Threshold di Tengah Elektabilitas Parpol yang Merosot

Opsi terakhir yang muncul, kata Saan, yakni tidak ada perubahan ambang batas atau tetap di kisaran 4 persen.

"Alternatif ketiga empat persen untuk DPR RI, dan 0 persen untuk DPRD Provinsi dan kabupaten/kota," ucap dia.

Sepengamatan Saan, opsi tersebut diusung oleh PPP, PAN, dan PKS.

Kenaikan ambang batas parlemen, menurut Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, akan membuka peluang munculnya oligarki partai politik yang kuat, alih-alih menguatkan konsolidasi demokrasi.

"Kenaikan PT justru membuka peluang membenarkan kekhawatiran banyak elemen masyarakat sipil bahwa demokrasi kita akan diwarnai dengan oligarki partai politik tertentu yang kuat secara finansial dan ekonomi," kata Arsul saat dihubungi, Senin.

Selain itu, kenaikan ambang batas parlemen ini juga berpotensi membuat suara rakyat terbuang lantara partai yang mereka pilih tidak lolos ke parlemen.

Baca juga: PPP Minta Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Lebih jauh, Arsul berpendapat, ambang batas parlemen cukup diterapkan di tingkat nasional. Pasalnya, menurut dia, DPRD bukanlah parelemen daerah sebagaimana berlaku di negara federal.

"Melainkan merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena UU Pemda menyatakan bahwa pemerintah daerah itu terdiri dari kepala daerah dan DPRD," tuturnya.

Pendapat yang sama juga disampaikan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. PAN akan mempertahankan ambang batas parlemen 4 persen karena ada kekhawatiran tidak terwakilinya suara rakyat di DPR.

"Kita per hari ini sesuai arahan pak Zulkifli Hasan, kita ingin tetap mempertahankan itu di 4 persen. Karena dengan 4 persen rasanya suara-suara masyarakat, konstituen, sudah terwakili dengan baik meskipun masih ada yang belum tertampung," kata Eddy ketika dihubungi Kompas.com, Senin.

Pada Pemilu 2019 lalu, setidaknya terdapat 13,5 juta suara yang tidak terwakili di DPR karena ada beberapa partai politik yang tidak berhasil lolos ambang batas parlemen.

"Ini kalau memang mau dinaikkan PT lebih tinggi lagi, dikhawatirkan semakin banyak suara dari pemilih itu yang tidak akan terwakili nanti ke depannya," ujar Eddy.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Publik Partai Demokrat Ossy Darmawan mengatakan, partainya ingin agar ambang batas parlemen yang berlaku saat ini tidak mengalami kenaikan.

Baca juga: Demokrat: PT Empat Persen Lebih Realistik dan Bijak

Alasannya, jika angka ambang batas parlemen semakin besar, maka suara rakyat yang terbuang dan tidak terwakilkan di DPR akan semakin banyak pula

"Menurut hemat kami, angka Parliamentary Threshold empat persen adalah angka yang realistik dan bijak untuk diterapkan," kata Ossy saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Untuk diketahui, elektabilitas PAN mengalami kenaikan tipis, yaitu dari 1,3 persen menjadi 2,1 persen berdasarkan hasil survei tersebut. Sedangkan, elektabilitas PPP terkoreksi 2,1 persen, yaitu dari 3,8 persen menjadi 1,7 persen.

Koreksi elektabilitas juga dialami Demokrat yaitu dari 4,6 persen menjadi 3,6 persen.