Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Kompas.com - 05/06/2020, 20:40 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, selama 2010 hingga 2018, ada 69 kasus dengan 95 orang yang menjadi korban pembunuhan di luar proses hukum di Papua.

Data tersebut juga telah disampaikan Usman ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Dalam laporan kami, digarisbawahi 95 orang, menjadi korban di luar proses hukum, dengan total kasus 69," kata Usman dalam diskusi online, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Menurut Usman, pada 2010 terjadi enam kasus dengan tujuh korban pembunuhan di luar proses hukum. Lalu, pada 2011, ada empat kasus dengan delapan korban.

Tahun 2012, ada 11 kasus dengan 17 korban. Kemudian pada 2013, ada 10 kasus dengan 12 korban.

Sementara itu, pada 2014, ada sembilan kasus dengan 16 korban. Tahun 2015, ada 13 kasus dengan jumlah korban 19 orang.

Tahun 2016, ada empat kasus dengan empat korban, 2017 berjumlah 10 kasus dengan 10 korban, dan 2018 berjumlah dua kasus dengan dua korban.

Dari keseluruhan kasus pembunuhan tersebut 41 kasus di antaranya tidak berhubungan dengan aktivitas politik.

"Entah itu menuntut kemerdekaan, menuntut penentuan nasib sendiri atau referendum dengan total 56 korban yang terbunuh," ujar dia.

Baca juga: Amnesty: Putusan PTUN Kemenangan Langka Masyarakat Papua

Sementara itu, kasus yang ada hubungannya dengan aktivisme politik seperti tuntutan kemerdekaan atau tuntutan referendum berjumlah 28 kasus dengan total korban 39 orang.

Usman mengatakan, ada juga tindakan penangkapan sewenang-wenang aparat pada masyarakat Papua, misalnya ketika kepolisian membubarkan pertemuan atau perkumpulan yang terkait dengan alasan ketertiban publik.

Hal semacam terjadi sebanyak lima kasus dengan jumlah 22 orang korban terbunuh.

Lalu, tindakan semacam pembalasan dari aparat kepolisian atau aparat keamanan dan TNI sebanyak lima kasus dengan tujuh korban.

Terkait penangkapan sewenang-wenang dalam protes damai yang berhubungan dengan politik, ada  10 kasus dengan 19 korban.

"Tapi dari itu semua ada yang sangat ditargetkan, yaitu 10 orang aktivis politiknya dan mereka juga terkena dalam operasi keamanan sejumlah delapan kasus dengan jumlah 10 orang korban," ujar dia. 

Baca juga: Amnesty: Rasialisme Tak Cuma di AS, tetapi Juga Menimpa Masyarakat Papua

Begitu pula dengan penangkapan sewenang-wenang yang dibawa ke proses hukum dengan status tersangka ada sembilan kasus dan meninggal dunia 9 orang.

"Perilaku personal yang tidak profesional dari aparat ada 12 kasus dengan jumlah korban 18 orang," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dengan Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dengan Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com