Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Kompas.com - 05/06/2020, 18:01 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menyampaikan lima daftar masalah terkait Hak Asasi Manusia ( HAM) di Papua ke Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB).

"Ini adalah laporan berkala yang biasanya masuk dalam tahap penyusunan daftar-daftar masalah yang akan dibahas di dalam sesi mereka (Komite Hak-hak Sipil PBB)," kata Direktur Eksekutif Amnesty international Indonesia Usman Hamid, dalam diskusi online, Jumat (5/6/2020).

"Khususnya sesi kali ini untuk sesi yang ke-129 yang akan berlangsung bulan Juli 2020," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Diminta Taati Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet Papua

Usman tidak merinci kapan daftar tersebut disampaikan ke PBB.

Masalah pertama yakni, pembunuhan di luar proses hukum, pengakapan sewenang-wenang serta kejahatan di bawah hukum internasional yang melanggar hak orang Papua atau hak orang asli Papua.

Masalah kedua yang disampaikan adalah situasi kebebasan Papua dalam hal menyatakan pendapat, berkumpul atau berasosiasi.

"Dan juga dalam hubungan dengan aspirasi-aspirasi yang berkaitan dengan diskiriminasi rasial terkait insiden rasialisme di Surabaya pada tahun lalu, serta aspirasi yang berkembang di sejumlah demonstrasi terkait dengan penentuan nasib sendiri," ungkap Usman.

Kemudian, masalah ketiga yang disampaikan adalah hak peradilan terhadap tahanan politik.

Masalah selanjutnya terkait kebebasan pers, pemblokiran internet di Papua serta kriminalisasi aktivis Papua maupun yang bukan berasal dari Papua.

"Yang bukan orang Papua misalnya Veronica Koman dan juga Dhandy Dwill Laksono," lanjut dia.

Baca juga: Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Masalah terakhir yang dilaporkan adalah kondisi pengungsi di Nduga, Papua yang belum tertangani dengan baik.

"Setidak-tidaknya dalam catatan Amnesty bersama dengan koalisi di sana ada sekitar 5000-an pengungsi," ucap Usman.

"Kurang lebih lima hal itu yang kami garis bawahi di dalam list of issues, semacam daftar-daftar masalah sebelum pelaporan untuk Indonesia dalam sesi Komite Sipil dan Politik Hak-hak sipil yang ke-129," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Nasional
AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Nasional
ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

Nasional
Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Nasional
Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Nasional
Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Nasional
Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Nasional
Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Nasional
Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Nasional
Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Nasional
Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Nasional
Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Nasional
Rampungkan Tugas Pengamanan Perbatasan, 450 Prajurit TNI Terima Penghargaan

Rampungkan Tugas Pengamanan Perbatasan, 450 Prajurit TNI Terima Penghargaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X