Amnesty: Putusan PTUN Kemenangan Langka Masyarakat Papua

Kompas.com - 04/06/2020, 13:53 WIB
Ilustrasi pemblokiran internet, internet Papua diblokir ShutterstockIlustrasi pemblokiran internet, internet Papua diblokir

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menilai, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat merupakan kemenangan langka bagi masyarakat di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Terkait pemblokiran internet itu, PTUN memvonis Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah.

“Putusan ini adalah kemenangan yang langka bagi masyarakat Papua dan sekaligus menegaskan bahwa selama ini mereka tidak diperlakukan setara oleh pihak bewenang di Indonesia,” ungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Usman menyambut baik putusan PTUN tersebut.

Menurut dia, putusan itu sekaligus memberi sinyal baik dari lembaga yudikatif atas masalah yang dihadapi masyarakat Papua.

Meskipun, ia menilai, hal tersebut belum memberikan keadilan secara keseluruhan atas sejumlah masalah di Papua.

“Meski putusan ini belum mewakili keadilan dan penegakan hak asasi manusia di Papua secara keseluruhan, setidaknya ini adalah langkah positif untuk mengatasi permasalahan di sana,” tuturnya.

Baca juga: YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

Oleh sebab itu, Amnesty berharap agar pelanggaran HAM di Papua dituntaskan ke depannya, termasuk pembunuhan dan penahanan sewenang-wenang.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan Presiden Republik Indonesia dan Menkominfo bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Pemblokiran internet ini dilakukan pada Agustus 2019 lalu menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Nasional
Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X