Wapres Ma'ruf Sebut Era New Normal Beri Peluang Bagi Produk Halal

Kompas.com - 04/06/2020, 13:29 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin berjalan usai menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020).  Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAWakil Presiden Maruf Amin berjalan usai menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pandemi virus coronoa memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. Salah satunya produk halal.

Sebab, ketika memasuki era kenormalan baru ( new normal), segala sesuatu akan menekankan aspek kesehatan dan higienitas.

Aspek-aspek tersebut, menurut Wapres Ma'ruf Amin sudah diterapkan dengan baik di sektor produk halal.

"Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia menurut saya memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah," Ma'ruf saat memberikan sambutan melalui video di acara webinar UIN Malang, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Sertifikasi Produk Halal untuk Usaha Mikro Kecil Akan Digratiskan

"Pemberlakuan tatanan baru, aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak. Di sinilah peluang industri produk halal yang jika diterapkan secara baik, insya Allah dapat menjadi pilihan," lanjut dia.

Produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan pun, kata dia, akan menjadi peluang baru yang dapat dimanfaatkan para pelaku ekonomi syariah.

Mereka dapat menyediakan berbagai produk dan jasa kesehatan tersebut.

Misalnya masker, hand sanitizer, atau pelindung wajah (face shield) yang sebagian besar dapat dikerjakan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Hal lain yang perlu diperhatikan terkait penerapan tatanan baru ini adalah terjadinya perubahan kebiasaan masyarakat," kata dia.

Baca juga: GAPMMI: Wapres Minta Pengusaha Makanan Libatkan Vokasi untuk Hasilkan Produk Halal

Salah satu contohnya adalah penggunaan transaksi perbankan yang akan lebih fokus pada layanan internet banking serta pembelanjaan produk yang semakin fokus pada transaksi online.

Dengan demikian, kata Wapres Ma'ruf Amin, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pun harus disertai dengan pengembangan teknologi digital.

Terutama untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah di era new normal tersebut.

"Pelaku ekonomi syariah harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi digital dan transaksi online menjadi mutlak diperlukan," kata Wapres Ma'ruf Amin.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X