Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Kompas.com - 06/12/2019, 22:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin heran mengapa Indonesia menjadi importir produk halal terbesar di dunia. Padahal Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar.

Wapres Ma'ruf bahkan heran Indonesia kalah dari Brazil dan Australia selaku negara eksportir produk halal terbesar.

Kedua negara tersebut jumlah penduduk Islam-nya jauh lebih sedikit daripada Indonesia.

"Ternyata kita paling besar konsumen (produk) halal. 10 persen konsumen halal itu Indonesia. Tapi bukan produsen halal. Paling besar Brazil, kedua Australia. Keduanya bukan negara (dengan) penduduk Islam (terbesar)," kata Ma'ruf saat membuka Musyawarah Kerja Nasional Rabithah Alawiyah 2019 di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Wapres Maruf: Ironis, Indonesia Masih Jadi Konsumen Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf pun meyakini semestinya Indonesia bisa menjadi negara eksportir terbesar produk halal terbesar di dunia. Sebab potensi yang dimiliki juga sangat besar.

Wapres Ma'ruf menambahkan, industri produk halal Indonesia bisa kalah dari Brazil dan Australia lantaran belum berjalan dengan baik.

Pasalnya industri halal di Indonesia hanya dipahami sebatas penyematan status halal pada produk, bukan membuat produk.

Baca juga: Ma’ruf Amin: Produk Halal Harus Dipilih karena Kualitasnya, Bukan karena Labelnya

"Yang ingin kita kembangkan industri halal. Selama ini kita hanya tukang stempel saja, sertifikat halal. Kalau dari luar negeri kita endorse halal. Ternyata kita paling besar konsumen halal. 10 persen konsumen halal itu Indonesia. Tapi bukan produsen halal," ujar Ma'ruf.

"Paling besar Brazil, kedua Australia. Keduanya bukan negara penduduk Islam. Maka kita ingin ubah Indonesia jadi produsen halal terbesar di dunia. Kita ingin bangun industrial halal," lanjut mantan Rais Aam PBNU itu. 

Kompas TV

Ada kecemasan khilafah akan mengubah Pancasila sebagai dasar negara ini. Kecemasan akan khilafah pun disampaikan oleh Politisi PSI Guntur Romli. Guntur Romli mengingatkan, ada ormas HTI yang dulu dibubarkan karena mengusung konsep khilafah dan menginginkan negara baru berdiri di NKRI. Sehingga bagi Guntur Romli organisasi yang mengusung khilafah versi HTI tidak boleh lagi diberikan ruang dan harus dilakukan penegakan hukum.

Namun di lain pihak, Politisi PKS Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa penyelesaian akan kasus HTI tidak dilakukan secara substansial, hanya administratif semata, dan menurut Mardani, dalam ajaran Islam yang diyakini olehnya dan PKS, tidak ada definisi yang baku tentang bentuk sebuah negara. Sehingga jika khilafah hanya menyangkut konsep pemikiran silahkan siapa saja boleh berdialog, tapi jika sudah berupa gerakan, maka harus ada tindakan tegas dari penegak hukum.

Berikut cuplikan dialog Rosianna Silalahi bersama Guntur Romli (Politisi Partai Solidaritas Indonesia), Hamka Haq (Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Sugito Atmo Prawiro (Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam), dan Mardani Ali Sera (Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera) dalam tayangan ROSI eps Berdialog dengan Pengusung Khilafah, tayang 5 Desember 2019, di Kompas TV. Independen Tepercaya

Tayangan selengkapnya dapat disaksikan di https://www.youtube.com/watch?v=PQ57qcItTmY

Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv

Dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv

juga Twitter di @Rosi_KompasTV

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com