JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin heran mengapa Indonesia menjadi importir produk halal terbesar di dunia. Padahal Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar.
Wapres Ma'ruf bahkan heran Indonesia kalah dari Brazil dan Australia selaku negara eksportir produk halal terbesar.
Kedua negara tersebut jumlah penduduk Islam-nya jauh lebih sedikit daripada Indonesia.
"Ternyata kita paling besar konsumen (produk) halal. 10 persen konsumen halal itu Indonesia. Tapi bukan produsen halal. Paling besar Brazil, kedua Australia. Keduanya bukan negara (dengan) penduduk Islam (terbesar)," kata Ma'ruf saat membuka Musyawarah Kerja Nasional Rabithah Alawiyah 2019 di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Baca juga: Wapres Maruf: Ironis, Indonesia Masih Jadi Konsumen Produk Halal Terbesar di Dunia
Ma'ruf pun meyakini semestinya Indonesia bisa menjadi negara eksportir terbesar produk halal terbesar di dunia. Sebab potensi yang dimiliki juga sangat besar.
Wapres Ma'ruf menambahkan, industri produk halal Indonesia bisa kalah dari Brazil dan Australia lantaran belum berjalan dengan baik.
Pasalnya industri halal di Indonesia hanya dipahami sebatas penyematan status halal pada produk, bukan membuat produk.
Baca juga: Ma’ruf Amin: Produk Halal Harus Dipilih karena Kualitasnya, Bukan karena Labelnya
"Yang ingin kita kembangkan industri halal. Selama ini kita hanya tukang stempel saja, sertifikat halal. Kalau dari luar negeri kita endorse halal. Ternyata kita paling besar konsumen halal. 10 persen konsumen halal itu Indonesia. Tapi bukan produsen halal," ujar Ma'ruf.
"Paling besar Brazil, kedua Australia. Keduanya bukan negara penduduk Islam. Maka kita ingin ubah Indonesia jadi produsen halal terbesar di dunia. Kita ingin bangun industrial halal," lanjut mantan Rais Aam PBNU itu.
Ada kecemasan khilafah akan mengubah Pancasila sebagai dasar negara ini. Kecemasan akan khilafah pun disampaikan oleh Politisi PSI Guntur Romli. Guntur Romli mengingatkan, ada ormas HTI yang dulu dibubarkan karena mengusung konsep khilafah dan menginginkan negara baru berdiri di NKRI. Sehingga bagi Guntur Romli organisasi yang mengusung khilafah versi HTI tidak boleh lagi diberikan ruang dan harus dilakukan penegakan hukum.
Namun di lain pihak, Politisi PKS Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa penyelesaian akan kasus HTI tidak dilakukan secara substansial, hanya administratif semata, dan menurut Mardani, dalam ajaran Islam yang diyakini olehnya dan PKS, tidak ada definisi yang baku tentang bentuk sebuah negara. Sehingga jika khilafah hanya menyangkut konsep pemikiran silahkan siapa saja boleh berdialog, tapi jika sudah berupa gerakan, maka harus ada tindakan tegas dari penegak hukum.
Berikut cuplikan dialog Rosianna Silalahi bersama Guntur Romli (Politisi Partai Solidaritas Indonesia), Hamka Haq (Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Sugito Atmo Prawiro (Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam), dan Mardani Ali Sera (Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera) dalam tayangan ROSI eps Berdialog dengan Pengusung Khilafah, tayang 5 Desember 2019, di Kompas TV. Independen Tepercaya
Tayangan selengkapnya dapat disaksikan di https://www.youtube.com/watch?v=PQ57qcItTmY
Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv
Dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv
juga Twitter di @Rosi_KompasTV