Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Kompas.com - 03/06/2020, 09:07 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) memberi salam kepada warga saat meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Dalam blusukan ini, Presiden Jokowi ingin mengecek langsung penyaluran sembako pada masyarakat setempat. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (kanan) memberi salam kepada warga saat meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Dalam blusukan ini, Presiden Jokowi ingin mengecek langsung penyaluran sembako pada masyarakat setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Adnan Topan Husodo menyarankan pemerintah memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam bentuk tunai.

Menurut Adnan, konsep bantuan langsung tunai dapat mengurangi potensi korupsi dalam penyalurannya.

"Mengonsep bantuan langsung tunai yang sifatnya semesta, ini bisa kurangi potensi korupsi dalam belanjanya," kata Adnan dalam diskusi online ICW, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

Adnan menuturkan, bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat saat ini banyak berupa sembako dengan kualitas lebih rendah.

Bahkan, ia menerima informasi bahwa di Provinsi Banten terdapat Rp 1,9 miliar dana bansos yang terindikasi dikorupsi.

"Kalau bantuannya sifatnya cash itu ada potensi untuk bisa diawasi secara langsung dan warga yang menerima bisa membelanjakannya untuk kepentingan mereka," kata dia.

Baca juga: Ombudsman Banten Terima 105 Aduan Bansos Covid-19, dari Pungli hingga Pemakaian Data Lama

Adnan memahami, bantuan tunai bisa saja dibelanjakan barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan, misalnya membeli pakaian.

Namun, dalam konteks pengawasan, kata Adnan, pembagian dana tunai lebih mudah dilakukan.

Pengawasan dapat dilakukan dengan melihat update data sinkronisasi terkait nomor induk kependudukan (NIK).

"Karena NIK adalah dasar untuk melakukan distribusi bantuan. Kalau NIK tak valid, pasti akan bermasalah saat didistribusikan," kata dia.

Baca juga: Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

Nasional
Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Nasional
Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Nasional
Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Nasional
Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Nasional
September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

Nasional
Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: Ada 132.693 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 30 September: Ada 132.693 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Gaya Hidup Tinggi, Jaksa Pinangki Mengaku Punya Banyak Harta dari Almarhum Suami

Gaya Hidup Tinggi, Jaksa Pinangki Mengaku Punya Banyak Harta dari Almarhum Suami

Nasional
4.510 Pasien Sembuh dari Covid-19 dalam Sehari, Rekor Terbanyak Selama Pandemi

4.510 Pasien Sembuh dari Covid-19 dalam Sehari, Rekor Terbanyak Selama Pandemi

Nasional
Curhat ke Jokowi, Pedagang Ini Mengaku Bangkrut akibat Pandemi

Curhat ke Jokowi, Pedagang Ini Mengaku Bangkrut akibat Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X