Kompas.com - 29/05/2020, 15:40 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi bernama Jaga Bansos.

Peluncuran ini dilakukan secara online oleh Ketua KPK Firli Bahuri melalui telekonferensi bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Ketua Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Jumat (29/5/2020).

"KPK sudah meluncurkan kerja sama kementerian lembaga baik Menpan-RB, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Sosial, Kepala BPKP RI, kita luncurkan aplikasi yang kita beri nama Jaga Bansos dapat diakses melalui mobile apps dengan men-download di Play Store dan App Store maupun akses website," kata Firli.

Baca juga: Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Firli menjelaskan, aplikasi tersebut bertujuan untuk mengawal pemberian bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19.

Warga bisa melapor jika ada dugaan penyimpangan dari penyaluran bansos di lingkungan masyarakat.

Kemudian, laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh KPK dengan cara diteruskan pada pejabat terkait di lokasi terjadinya penyimpangan.

"Kita punya semua alat dan perangkat dengan itu, jadi tidak usah dikhawatirkan, semua yang masuk ke Jaga Bansos ditindaklanjuti," ujarnya.

Baca juga: Oknum BPTD Kalbar Diduga Korupsi Bansos Covid-19

Ia pun berharap semua pihak termasuk masyarakat bisa bekerja sama dengan baik dalam mengawal pemberian bansos.

"Dimohon pada warga masyarakat ada yang menemukan penyimpangan, baik itu bansos maupun hal lain, silakan sampaikan di laman Jaga Bansos tersebut," ungkapnya.

Ia menuturkan, KPK juga telah mengeluarkan surat edaran terkait penyaluran bansos tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Nasional
Anggota Komisi III Ingatkan Polri Tetap Gunakan Koridor Hukum dalam Usut Kematian Brigadir J

Anggota Komisi III Ingatkan Polri Tetap Gunakan Koridor Hukum dalam Usut Kematian Brigadir J

Nasional
Mendagri: Saya Minta Wali Kota Fokus Kendalikan Inflasi, Pemerintah Pusat Tak Bisa Kerja Sendiri

Mendagri: Saya Minta Wali Kota Fokus Kendalikan Inflasi, Pemerintah Pusat Tak Bisa Kerja Sendiri

Nasional
Bharada E Tembak Brigadir J Atas Perintah Irjen Ferdy Sambo, Mungkinkah Tidak Dipidana?

Bharada E Tembak Brigadir J Atas Perintah Irjen Ferdy Sambo, Mungkinkah Tidak Dipidana?

Nasional
Soal Capres KIB, Airlangga: Itu 'Chapter' Terakhir

Soal Capres KIB, Airlangga: Itu "Chapter" Terakhir

Nasional
Mahfud Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Anggota DPR: Biarkan Kita Percaya Kapolri

Mahfud Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Anggota DPR: Biarkan Kita Percaya Kapolri

Nasional
KIB Bakal Berkumpul di Surabaya 14 Agustus 2022

KIB Bakal Berkumpul di Surabaya 14 Agustus 2022

Nasional
Mendagri: Kalau Pelayanan Bisa Dipermudah, Jangan Dipersulit

Mendagri: Kalau Pelayanan Bisa Dipermudah, Jangan Dipersulit

Nasional
Ketika Tiga Ketum Parpol KIB Beradu Banyak-banyakan Ikut Pemilu...

Ketika Tiga Ketum Parpol KIB Beradu Banyak-banyakan Ikut Pemilu...

Nasional
Kuasa Hukum Pelapor Suharso: Dalil KPK Konservatif dan Tak Dorong Pembaruan Hukum

Kuasa Hukum Pelapor Suharso: Dalil KPK Konservatif dan Tak Dorong Pembaruan Hukum

Nasional
Polri Janji Umumkan Motif Sambo Perintahkan Bunuh Brigadir J

Polri Janji Umumkan Motif Sambo Perintahkan Bunuh Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.