Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyarankan pemerintah memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam bentuk tunai.

Menurut Adnan, konsep bantuan langsung tunai dapat mengurangi potensi korupsi dalam penyalurannya.

"Mengonsep bantuan langsung tunai yang sifatnya semesta, ini bisa kurangi potensi korupsi dalam belanjanya," kata Adnan dalam diskusi online ICW, Selasa (2/6/2020).

Adnan menuturkan, bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat saat ini banyak berupa sembako dengan kualitas lebih rendah.

Bahkan, ia menerima informasi bahwa di Provinsi Banten terdapat Rp 1,9 miliar dana bansos yang terindikasi dikorupsi.

"Kalau bantuannya sifatnya cash itu ada potensi untuk bisa diawasi secara langsung dan warga yang menerima bisa membelanjakannya untuk kepentingan mereka," kata dia.

Adnan memahami, bantuan tunai bisa saja dibelanjakan barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan, misalnya membeli pakaian.

Namun, dalam konteks pengawasan, kata Adnan, pembagian dana tunai lebih mudah dilakukan.

Pengawasan dapat dilakukan dengan melihat update data sinkronisasi terkait nomor induk kependudukan (NIK).

"Karena NIK adalah dasar untuk melakukan distribusi bantuan. Kalau NIK tak valid, pasti akan bermasalah saat didistribusikan," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah memperpanjang masa pemberian bansos hingga Desember 2020 untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Namun, jumlah nominal bansos yang diberikan pemerintah berkurang menjadi Rp 300.000 per kepala keluarga (KK).

"Indeks besarannya atau nilai bantuannya yang tadinya Rp 600.000 per KK (kepala keluarga) per bulan, untuk yang Juli sampai Desember jadi Rp 300.000 per KK per bulan," kata Menteri Sosial Juliari Batubara dalam acara peluncuran aplikasi Jaga Bansos, Jumat (29/5/2020).

Kendati demikian, Juliari menegaskan, jumlah penerima bansos masih sama, yakni penerima bansos sembako 1,9 juta KK dan untuk bansos tunai 3 juta KK.

Selain bansos berupa sembako dan uang tunai, pemerintah juga memperpanjang masa subsidi untuk pelanggan listrik, baik bagi 24 juta pelanggan 450 VA maupun 7,2 juta pelanggan listrik 900 VA.

Masa subsidi listrik dan diskon tarif diperpanjang selama enam bulan, hingga September 2020.

Pemerintah pun menambah anggaran untuk subsidi listrik dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 61,69 triliun secara keseluruhan.

Kemudian, pemerintah juga memberikan bantuan kepada penduduk yang terdampak pandemi corona melalui program keluarga harapan (PKH) yang anggarannya mencapai Rp 37,4 triliun serta Kartu Sembako dengan anggaran Rp 43,6 triliun.

Ada pula bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 31,8 triliun dan Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun.