Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Kompas.com - 29/05/2020, 07:09 WIB
Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019).

Oleh karenanya, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan penyelenggaraan pilkada mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Tidak ada orang datang ke bilik suara terpapar. Ini yang kita ingin yakinkan bahwasannya kita harus membangun demokrasi, jangan kita berhenti demorkasi cuma karena persoalan sekarang," kata Akmal.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Baca juga: Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ditunda dari September ke Desember

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Adapun tahapan pra pencoblosan akan mulai digelar Juni mendatang.

Keputusan mengenai penundaan ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (4/5/2020).

Pasal 201A Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Baca juga: Achmad Purnomo Mundur dari Pilkada Serentak 2020, Wali Kota Solo Rudy: Belum Saya Bahas

Kemudian pada Ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Namun dalam Ayat 3 diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 70.237 Orang, Tambah 1.262

UPDATE 3 Agustus: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 70.237 Orang, Tambah 1.262

Nasional
Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia Naik Jadi 61,79 Persen

Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia Naik Jadi 61,79 Persen

Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar

Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar

Nasional
Satgas Covid-19: Pandemi Selalu Sporadis, Bisa Muncul dari Mana Saja

Satgas Covid-19: Pandemi Selalu Sporadis, Bisa Muncul dari Mana Saja

Nasional
Komentari Pemecatan Evi Novida, Komisioner KPU Daerah Disanksi DKPP

Komentari Pemecatan Evi Novida, Komisioner KPU Daerah Disanksi DKPP

Nasional
UPDATE: Kini Ada 113.134 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.679

UPDATE: Kini Ada 113.134 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.679

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Makin Menurun

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Makin Menurun

Nasional
Alasan Partai Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

Alasan Partai Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

Nasional
KJRI Jeddah: Ibadah Haji 2020 Selesai, Jemaah Ambil Nafar Awal

KJRI Jeddah: Ibadah Haji 2020 Selesai, Jemaah Ambil Nafar Awal

Nasional
KPK Susun Pedoman Cegah Disparitas Tuntutan dengan Vonis Kasus Korupsi

KPK Susun Pedoman Cegah Disparitas Tuntutan dengan Vonis Kasus Korupsi

Nasional
LPSK: Pelaku Perdagangan Orang juga Lakukan Pemalsuan Dokumen

LPSK: Pelaku Perdagangan Orang juga Lakukan Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dukung Denny Indrayana, Prabowo Dengar Masukan Tokoh Adat, Agama, hingga DPRD

Dukung Denny Indrayana, Prabowo Dengar Masukan Tokoh Adat, Agama, hingga DPRD

Nasional
Satgas Covid-19: Ada Rentang Waktu, Pandemi Flu Terjadi 11-50 Tahun Sekali

Satgas Covid-19: Ada Rentang Waktu, Pandemi Flu Terjadi 11-50 Tahun Sekali

Nasional
KJRI Pastikan Tak Ada WNI yang Ditahan Karena Jadi Jemaah Haji Ilegal

KJRI Pastikan Tak Ada WNI yang Ditahan Karena Jadi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X