Kompas.com - 28/05/2020, 20:01 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam Rakernas I PAN, Selasa (5/5/2020) Dok. PANKetua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam Rakernas I PAN, Selasa (5/5/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, tantangan PAN ke depannya akan semakin berat, salah satunya permintaan partai-partai besar di DPR yang untuk menaikkan ambang batas parlemen menjadi 7 persen.

Oleh karenanya, Zulkifli meminta semua kader memperjuangkan ambang batas parlemen tetap 4 persen pada Pemilu 2024.

"Salah satu usulan partai-partai besar parliamentary threshold itu 7 persen sampai ke kabupaten kota provinsi semua berlaku. Memang belum, baru rancangan undang-undang, tapi kita akan berusaha nanti untuk mempertahankan pendapat kita 4 persen," kata Zulkifli dalam dalam acara Halal bi Halal Pengurus PAN secara virtual, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Zulkifli juga mengatakan, Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa berpesan agar semua kader tidak lagi bertikai terkait Kongres V PAN.

Saat ini, kata dia, kader harus mulai mempersiapkan diri untuk bertempur pada Pemilu 2024.

"Pak Hatta Rajasa mengatakan, bersama saja tidak mudah, apalagi kita cerai berai. Sekali lagi, kongres sudah usai, mari kita menyongsong Pemilu 2024, siapkan diri kita dengan baik," ujar dia. 

Baca juga: Zulkifli Hasan: Dinamika Kongres PAN Sudah Selesai, Saatnya Tutup Buku

Lebih lanjut, Zulkifli berpesan agar agenda musyawarah wilayah (muswil) dan musyawarah daerah (musda) PAN yang akan digelar di DPW dan DPD, dapat dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan.

"Jangan muswil dan musda itu bertarung habis-habisan, menghabiskan kegiatan dan sumber logistik kita, yang akan menimbulkan luka. Sebaiknya berbagi peran musyawarah mufakat," kata Zulkifli. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Nasional
TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

Nasional
Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Nasional
Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Nasional
Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Nasional
Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Nasional
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi 'Superspreader' yang Perburuk Pandemi

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi "Superspreader" yang Perburuk Pandemi

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Kasus Korupsi Kepala Daerah

OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Kasus Korupsi Kepala Daerah

Nasional
Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Nasional
KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

Nasional
UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X