Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Firli Bahuri Pantau Bansos Covid-19, ICW: Seperti Politisi Ketimbang Ketua KPK

Kompas.com - 21/05/2020, 09:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai bahwa Firli Bahuri lebih terlihat seperti politisi dibanding Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kesimpulan itu lahir karena Firli dinilai terlalu sering mengikuti atau mengadakan acara-acara yang bersifat seremonial belaka.

"Perlahan-lahan Firli Bahuri jauh lebih terlihat sebagai politisi dibandingkan sebagai Ketua KPK," kata Kurnia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (21/5/2020).

Baca juga: Rapat dengan DPR, Firli Sebut KPK Sedang Mendalami Program Kartu Prakerja

Kurnia mengungkit aksi Firli unjuk keahlian memasak nasi goreng pada Januari lalu. Padahal, saat itu, kritik tajam tengah mengarah pada kinerja KPK.

Baru-baru ini, Firli mendampingi Menteri Sosial Juliari P Batubara untuk membagikan bantuan sosial penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta di tengah situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut Kurnia, Pasal 6 UU KPK memang menyebutkan bahwa salah satu tugas KPK adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Namun, implementasi dari aturan tersebut bukan berarti dimaknai bahwa seorang pimpinan KPK harus turut hadir dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara.

"Menurut hemat saya, tugas KPK sebatas mengkaji kebijakan pemerintah sebagai upaya pencegahan sembari menindak tatkala ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan koruptif," ujar Kurnia.

Baca juga: Soal Penggunaan Anggaran Covid-19, Firli: Jangan Ada Persekongkolan

Kurnia pun mempertanyakan maksud di balik aksi yang ditempuh Firli. Apakah sekadar untuk melakukan pengawasan, atau hanya gimik belaka.

"Pertanyaan penting lainnya, apakah Firli Bahuri juga turut hadir untuk meninjau terselenggaranya bantuan sosial kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke? Atau hanya sekadar gimik semata?" kata Kurnia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara bersama Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengecek langsung distribusi Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Presiden, di RT 1 RW 2 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Mensos dan Ketua KPK Awasi Langsung Distribusi Bansos di DKI

Hal tersebut sebagai ikhtiar dalam mengawasi penyaluran bansos di DKI Jakarta, sekaligus sebagai sarana dialog dengan para penerima bansos.

"Saya mengajak KPK meninjau proses penyaluran bansos. Ini sejalan dengan instruksi presiden yaitu penyaluran bansos didampingi institusi seperti KPK, Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” kata Juliari, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sejalan dengan keterangan Juliari, Firli menyatakan, pihaknya hadir untuk mengawasi proses penyaluran agar tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan di lapangan.

"Kami sengaja datang untuk memberi kepastian bahwa setiap warga negara berhak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran,” kata Firli.

Baca juga: Jelang Idul Fitri, KPK Imbau Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara Lapor Gratifikasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com